Foto/Net

Oleh H. Anhar Nasution*

telusur.co.id -Gubernur Anis Baswedan Bak Pahlawan bagi Rakyat jakarta khusus nya yang bermukim dipesisir Jakarta Utara, dengan bangga, bak Pahlawan Anis mengerahkan Pasukan Kebon Sirih nya menutup dan menyegel pembangunan Pulau Reklamasi, khusus nya pulau D yang luas nya 312 Ha.

Masyarakat Jakarta Bertepuk tangan memberikan pujian yang tak henti-henti nya kepada Gubernur yang mereka banggakan, “Hebat Anis berani melawan Menko Maritim” yang sebelum nya sesumbar membela habis-habisan pembangunan Pulau Reklamasi. Demi menjaga kepercayaan Investor, demi menjaga Kepastian Hukum bagi Investor, demikian Kilah nya.

Hal yang dilakukan anis sangatlah benar, sangat tepat, dan masuk Akal. Menko Maritim, sebagai seorang mantan prajurit yang setia membela kepentingan NKRI, hal demikian itu memang mutlak harus beliau lakukan, tatkala memegang kekuasaan.

Namun seyogyanya perangkat hukum dan pelayanan Publik lain hendak nya harus mampu menjabarkan dan mendukung langkah-langkah besar yang di inginkan Sang Jendral ini, dan seharusnya nya, penguasa perangkat hukum lain jangan mentang-mentang dapat perintah dari orang kuat semua harus ditabrak, atau dibuldozer seperti kata sang mantan jendral pada suatu kesempatan.

Sayangnya hal demikian itu lazim kita saksikan selama ini, sehingga sekalipun maksud, tujuan, Sang Jendral benar, tetapi jika dijalankan dengan cara-cara yang tidak benar, apa lagi melawan hukum, pastilah hasil nya akan menjadi salah.

Satu hal yang paling mencolok dari kesalahan pembangunan Pulau Reklamasi tersebut adalah Penerbitan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang diterbitkan kementrian ATR/BPN yang ditandatangani langsung oleh Sofyan djalil, secara logika dasar hal ini jelas-jelas salah, karena tidak memenuhi peraturan perundangan, bahkan melanggar nya dengan mengabaikan Rencana Tata Ruang yang jelas belum ada.

Menjadi sebuah pertanyaan, betapa beraninya Sofyan Djalil menerbitkan dan memberikan Sertipikat Hak Pengelolaan Lahan(SHPL) Kepada Pemda DKI tanpa ada Rencana Tata ruang, apalagi kemudian dilanjutkan dengan diterbitkan nya Hak Guna Bangunan (HGB) diatas HPL Tersebut, yang luas nya Sama dengan luas Hak Pengelolaan Lahan (HPL),  Ini jelas sangat bertentangan dan melawan Hukum.

Dengan menganalisa secara sederhana saja dapat kita hitung secara gamblang, bisa dibayangkan,  nilai keuntungan yang sangat besar didapat oleh pengembang. Katakan saja, dengan luasan 312 Ha SHGB yang diperoleh oleh pengembang kemudian diajukan kepihak Ke tiga, apakah itu Bank atau Investor Asing. Maka sangat wajar kemudian rakyat bertanya-tanya, ada apa dengan mentri ATR/BPN ini, kok berani sekali memerintahkan bawahan nya,  kepala kantor Jakarta Utara untuk menerbitkan SHGB tersebut.

Dalam perkara ini, apa mungkin untuk kasus sebesar itu, seorang Kepala kantor yang hanya eselon tiga, berani mengambil keputusan sendiri untuk menerbitkan SHGB

yang orang bodoh maupun masyarakat awam pun tahu pasti akan bermasaalah, dan seharus nya aparat hukum, terutama KPK, harus jeli terhadap Hal ini.

Tentunya, bisa saja pihak-pihak terkait berdalih tidak ada kerugian Negara dalam kasus ini, tetapi apakah bisa diabaikan perbuatan hukum seorang pejabat pemerintah yang menggunakan kekuasaan nya untuk membuat sebuah kebijakan yang sangat kuat terindikasi memperkaya orang lain dengan tindakan melawan hukum itu bisa dibiarkan. Saya pikir disinilah titik persoalan nya, dan KPK harus masuk dan segera melakukan Penyelidikan.

Seorang kepala daerah yang diberikan hak pengelolaan lahan yang tujuan nya untuk menambah pendapatan daerah memang boleh saja melakukan kerjasama dengan Investor, hal ini dibolehkan secara hukum, bahkan dianjurkan utuk menambah investasi daerah, namun untuk pemberian SHPL oleh Negara melalui kementrian ATR/BPN yang dalam hal ini menyangkut reklamasi pulau D, jelas terang benderang melawan hukum, hal ini ditandai dengan terbukti langsung dilakukan penyegelan oleh Gubernur DKI serta dipublikasikan secara luas.

Nah, agar hal ini tidak terkesan hanya pencitraan semata, untuk memenuhi janji kampanye Anis Sandi, seharus nya, Gubernur terpilih Harus mengembalikan SHPL tersebut kepada Kementrian ATR/BPN RI, sehingga dengan demikian otomatis SHGB yang dimiliki oleh pengembang batal demi hukum, dan tidak bisa di agunkan kepada pihak ke tiga, apakah itu Bank atau Investor Asing, ini utk menjaga agar tidak timbul masaalah yang lebih besar dikemudian hari.(Red/Ist).

 

*Anhar Nasution : Ketua Umum Forum Advokasi Pertanahan (FAKTA).

Bagikan Ini :