Presiden RI Joko Widodo/Net

telusur.co.id – Kabar penujukan dan pelantikan Komisaris Jenderal M. Iriawan sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat, atas permintaan Presiden Joko Widodo tidaklah benar.

Bantahan itu disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi usai meninjau pembangunan landasan pacu ke-3 Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (21/6/18).

“He-he-he, itu (usulan) dari bawah ke Kemendagri, baru ke kami,” kata Jokowi.

Presiden mengatakan, penunjukan Iriawan sudah melalui pertimbangan matang oleh Kementerian Dalam Negeri.

Terkait hal-hal detailnya, dia meminta awak media bertanya langsung kepada Mendagri Tjahjo Kumolo.

Tentu saja sudah melalui tahapan-tahapan pengkajian, pemikiran-pemikiran serta pertimbangan-pertimbangan. Semuanya sudah (dilakukan) dalam pengusulan penjabat gubernur Jawa Barat,” kata dia.

Penunjukan Iriawan sebagai penjabat gubernur Jawa Barat menuai pro kontra. Pihak yang kontra menilai hal itu melanggar Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Polri. Pasal 28 ayat 3 menyebutkan bahwa anggota polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Sementara itu, Menteri Tjahjo beranggapan Iriawan tidak perlu berhenti jadi polisi. Ia beralasan status Iriawan kini tidak aktif berdinas karena mendapat penugasan sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional.

Dewan Perwakilan Rakyat pun angkat bicara. Ada tiga fraksi, yakni Demokrat, PKS, dan Gerindra yang berencana mengajukan hak angket untuk mempertanyakan penunjukan polisi yang karib disapa Iwan Bule itu sebagai penjabat gubernur. Dewan beranggapan, penunjukan itu menabrak banyak aturan.

Iriawan sendiri mempersilakan pihak-pihak yang menolak dirinya menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. [ipk]

Bagikan Ini :