Arsul Sani/Net

telusur.co.id – Wacana digulirkannya hak angket terkait penunjukan Komjen Pol M.Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat, akan menimbulkan kegaduhan.

Begitu diutarakan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani di Jakarta, Kamis (21/6/18).

‎”Jika belum apa-apa langsung menggunakan hak angket, maka yang akan timbul adalah kegaduhan dalam proses proses pengajuan hak angketnya karena fraksi-fraksi koalisi pemerintahan kemungkinan besar akan menolak penggunaan hak angket untuk masalah tersebut,” ucap dia.

Arsul memandang, masih ada cara lain selain mengulirkan hak angket, yaitu memanfaatkan forum rapat kerja dengan pemerintah khususnya Kemendagri dan Polri.

Karena, yang diperlukan DPR saat in tidak lain hanya ingin mendengar penjelasan dan alasan atas penunjukan tersebut.

“PPP berpendapat bahwa forum Raker gabungan pengawasan Komisi II dan Komisi III dengan Mendagri dan Kapolri harus dipergunakan untuk mengklarifikasinya,” imbuh dia.

Diketahui beberapa fraksi seperti Demokrat, Gerindra, PKS berencana menggulirkan hak angket penunjukan Pj Gubernur Jabar Iriawan.

Mereka menilai pemerintah melakukan pelanggaran, karena Iriawan masih berstatus anggota Polri aktif.[far]

Bagikan Ini :