Net

telusur.co.id – Polemik pengangkatan M. Iriawan masuki babak baru, setelah Presiden Joko Widodo menepis usulan pengangkatan Jenderal aktif kepolisian itu sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat.

Padahal, Tjahjo Kumolo selaku Menteri Dalam Negeri mengakui jika pelantikan polisi yang biasa disapa Iwan Bule itu merupakan usulan Jokowi sendiri.

Demikian disampaikan Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska), Adri Zulpianto dalam keterangan kepada wartawan, Jumat pagi (22/6/18).

Setelah melantik Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat, kata Adri, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pengangkatan Iriawan menjadi penjabat gubernur sudah sesuai undang-undang dan merupakan usulan Jokowi.

“Bahkan Tjahjo menyatakan bahwa Iriawan merupakan pilihan Jokowi sendiri, setelah usulan Kemendagri yang selain Iriawan di tolak oleh Jokowi,” kata dia.

Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh Jokowi, bahwa Iriawan bukanlah usulan dirinya, melainkan hasil olah kajian dan hasil proses kemendagri untuk memilih dan memilah siapa yang berhak untuk mengisi posisi Aher sebagai Gubernur Jawa Barat yang telah habis masa baktinya.

Oleh karena itu, Alaska, yang terdiri dari Lembaga Kaki Publik bersama Lembaga CBA menilai bahwa Dugaan yang merebak selama ini, terkait ada Design yang dimainkan oleh Tjahjo Kumolo setelah penolakan Iriawan untuk menjabat sebagai gubernur dan kemudian pemutasian Iriawan menjadi sekretaris Utama di Lemhannas menjadi benar adanya.

“Alaska menduga setelah upaya mendesign pelantikan iriawan menjadi penjabat gubernur Jabar, Tjahjo Kumolo telah memanfaatkan jabatannya sebagai Menteri untuk memuluskan Jalan politiknya. Mengingat bahwa Tjahjo Kumolo merupakan bagian daripada PDIP yang mengusung pasangan calon di Jawa Barat untuk berkontestasi dalam Pilkada Minggu mendatang,” kata dia.

Maka dari itu, untuk menjaga netralitas dan Demokrasi yang terus berjalan dalam Pilkada serentak 2018 di Minggu mendatang, Alaska menuntut kepada Jokowi untuk mencopot jabatan Menteri yang melekat pada Tjahjo Kumolo, dan membatalkan pengangkatan Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat.

Alaska menilai, bantahan Jokowi terkait penunjukan dan pelantikan Iriawan sebagai Penjabat gubernur Jabar oleh Tjahjo Kumolo telah melanggar UU dan mengamini atas terlaksananya Mal Administrasi yang dilakukan oleh Tjahjo Kumolo. Maka dari itu, melihat pelanggaran dan mal administrasi tersebut, sudah sepatutnya Jokowi mencopot Tjahjo Kumolo dari kursi kementerian.

“Pencopotan dan pemecatan Tjahjo Kumolo dari posisi menteri akan menjadi bukti bahwa Jokowi sebagai presiden menjalankan prinsip pemerintahannya yang tegas tanpa kompromi.” [ipk]

Bagikan Ini :