Ilustrasi/Net

Oleh: Prof. Hasim Purba

A. Harusnya Belajar dari Tragedi Sebelumnya.
Baru saja publik dikejutkan musibah yang sangat memilukan berupa tenggelamnya KM Sinar Bangun di Perairan Danau Toba yang mengangkut puluhan bahkan ratusan penumpang dan sejumlah sepeda motor (data jumlah penumpang belum ditemukan secara pasti) dari Pelabuhan Simanindo Kabupaten Samosir menuju Pelabuhan Tigaras Kabupaten Simalungun, pada Senin 18 Juni 2018 sore sekitar 17.30 yang diiringi dengan cuaca yang buruk telah menelan korban jiwa dan harta benda.

Tentunya kita semua menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas musibah yang menimpa para korban dan memberikan dorongan semangat kepada para keluarga korban untuk tetap berdoa serta memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk dapat segera menemukan keluarganya dalam keadaan selamat.

Musibah-musibah seperti ini sebenarnya sudah berulang kali terjadi di dunia transportasi khususnya angkutan moda transportasi danau, sungai dan penyeberangan. Khusus kecelakaan Kapal Motor Penumpang (KMP) di kawasan Danau Toba sebenarnya sudah pernah terjadi antara lain musibah tenggelamnya KMP Peldatari I yang terjadi pada Senin 14 Juli 1997 sekitar pukul 01.30 Wib dini hari yang mengangkut sekitar 200 penumpang dalam pelayaran dari Pelabuhan Tigaraja Parapat, menuju Tomok, Pulau Samosir. Tragedi KMP Peldatari I juga telah menelan korban meninggal 83 orang, dan 85 orang berhasil diselamatkan dan puluhan lainnya tidak ditemukan.

Sebelumnya juga beberapa kecelakaan pelayaran di Danau Toba pernah terjadi seperti tahun 1955 terjadinya tabrakan dua kapal yang menelan korban jiwa 56 orang dan tenggelannya KMP yang mengangkut pelajar tahun 1986 yang menelan korban jiwa 4 orang meninggal, serta tragedi tenggelamnya kapal penyeberangan tahun 1987 yang menelan korban jiwa 23 orang meninggal dunia.

Dari berbagai rangkaian musibah yang terjadi sebelumnya menimpa pelayaran penyeberangan dengan menggunakan KMP yang ada di Danau Toba seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi jajaran Pemerintah terkait seperti Kementerian Perhubungan, Gubernur Sumut cq.

Dinas Pehubungan Provinsi Sumatera Utara, Bupat cq. Dinas Perhubungan Kabuapaten yang ada di Kawasan Danau Toba, PT. ASDP, Perusahaan Penyedia Jasa Angkutan penyeberangan danau yang mengoperasikan KMP-KMP yang beroperasi di kawasan Danau Toba, sehingga tragedi KM Sinar Bangun tidak perlu terjadi. Namun nyatanya tragedi-tragedi yang memilukan tersebut dilupakan begitu saja tanpa menjadikannya sebagai pelajaran berharga untuk koreksi dan perbaikan serta pembenahan layanan jasa angkutan penumpang kapal motor di kawasan Danau sesuai aturan perundang-undangan.

B. Prilaku Abai Terhadap Keselamatan Penumpang.
Hal mendasar yang harus dipenuhi pihak penyedia jasa angkutan penumpang (pengusaha) di perairan adalah menyangkut keselamatan, keamanan dan kenyamanan penumpang yang diangkut sejak naik ke dalam kapal dan diangkut kapal dari pelabuhan pemberangkatan sampai tiba di pelabuhan tujuan. Dasar hukum penyelenggaraan pelayaran baik di laut, danau, sungai dan penyeberangan telah diatur dalam Undang-undang nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang menegaskan bahwa keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.

Terkait dengan keselamatan penumpang dalam pelayaran, maka faktor utama yang mutlak harus diperhatikan adalah kelaiklautan kapal yang dioperasikan. Kelailautan kapal yang diopesasikan harus laik secara teknis dan laik secara juridis. Kelaikan secara teknis menyangkut apakah secara fisik kapal telah sesuai dan memenuhi syarat untuk digunakan mengangkut penumpang, seperti pengadaan, pembangunan dan pengerjaan kapal serta penyiapan perlengkapan kapal telah memenuhi persyaratan standar yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Apakah dalam pembangunan kapal telah lolos melalui pengujian. Apakah dalam pengoperasian kapal telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian secara berkala guna memastikan bahwa kodisi kapal menyangkut secara fisik laik untuk digunakan dalam berlayar. Apakah kapal telah memenuhi persyaratan pendukung keselamatan berlayar seperti navigasi, radio, perlistrikan, pelampung dan alat bantu lainnya.

Apakah dalam pengoperasian kapal telah diawaki Nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) yang terlatih/terampil sesuai standar yang ditentukan aturan. Selain itu apakah kapal yang dioperasikan juga telah memenuhi syarat juridis untuk berlayar mengangkut penumpang, seperti izin berlayar dari otoritas pelabuhan pemberangkatan.

Apakah semua penumpang yang diangkut telah terdaftar secara benar dalam dokumen manifes kapal. Apakah semua penumpang telah dipertanggungkan dalam asuransi wajib kecelakaan. Apakah jumlah penumpang dan barang yang diangkut sesuai dengan kapasitas daya angkut kapal yang diizinkan.

Bila beberapa persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka secara hukum kegiatan pelayaran tidak dibenarkan untuk dilaksanakan. Ketidak patuhan terhadap berbagai persyaratan tersebut jelas merupakan sikap pengabaian terhadap aturan-aturan hukum yang mengakibatkan timbulnya resiko kematian dan kerugian materil dan immateril bagi penumpang dan keluarganya dan tentunya kondisi ini tidak dapat dibiarkan begitu saja oleh pemerintah sebagai pemangku kewajiban dan tanggung jawab mewujudkan layanan jasa transportasi angkutan di perairan termasuk angkutan di kawasan Danau Toba.

C. Tanggung Jawab Siapa ?.
Menyikapi musibah tenggelamnya KM.Sinar Bangun yang menelan cukup banyak korban, sampai saat ini belum ada yang secara kesatria baik dari pimpinan instansi pemerintah terkait maupun dari pihak pengusaha pengoperasian kapal penumpang naas tesebut berani menyatakan bertanggungjawab baik secara moral apalagi secara hukum. Padahal bila kita rujuk aturan hukum yang ada jelas peristiwa tersebut tidak akan terjadi jika seluruh intansi pemerintah terkait melaksanakan tugas dan kewajiban mereka secara benar dalam membina, mengawasi dan melayani seluruh kapal-kapal penumpang yang melakukan kegiatan angkutan penumpang di kawasan Danau Toba.

Sangat tidak adil bila dalam musibah KM Sinar Bangun hanya ditimpakan kepada Nakhoda Kapal sendiri (Tuah Sagala). Bagaimana pertanggungjawaban hukum para pimpinan instansi pemerintah bahkan kepala daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya secara benar sehingga KM Sinar Bangun dapat beroperasi secara serampangan, yang diduga mengangkut penumpang jauh melebihi kapasitas daya angkut; tanpa menggunakan dokumen menifes kapal sebagai dokumen wajib yang harus dimiliki kapal sebelum mendapat izin berlayar untuk mengangkut penumpang; tanpa mempertanggungkan penumpang dengan Asuransi Wajib Kecelakaan yang diatur dalam undang-undang.

Pemerintah pusat harus berani meminta pertanggungjawaban hukum dari para pimpinan instansi yang tidak menjalankan kewajiban hukumnya tersebut yang mengakibatkan kematian orang lain dalam hal ini para penumpang yang menjadi korban tragedi tersebut. Pemerintah terutama Prsesiden tidak cukup hanya menyampaikan ucapan duka cita dan menjamin santunan kepada keluarga korban yang meninggal dan biaya perobatan kepada korban yang dirawat di rumah sakit, tapi bagaimana tindakan tegas kepada para aparat dan pimpinan instansi yang melalaikan kewajiban hukumnya.

Seharusnya pemerintah dan masyarakat (publik) juga jangan hanya melihat kejadian tersebut hanya sebagai musibah biasa yang harus diterima secara ikhlas. Bila melihat tragedi KM Sinar Bangun patut diduga bahwa peristiwa naas tersebut terjadi disebabkan faktor ‘human error’ yang tidak hanya dilakukan oleh Nakhoda dan anak buahnya, tetapi juga ‘human error’ yang dilakukan oleh para pimpinan instansi pemerintah terkait yang seharusnya mereka juga harus dimintai pertanggungjawaban hukumnya. Bila hal ini tidak ditangani secara sungguh-sungguh oleh pemerintah maka kelalaian-kelalaian seperti ini akan terus berulang di kawasan Danau Toba atau di daerah lain yang ada di wilayah Indonesia. [***]

*Penulis adalah Guru Besar FH USU/Dekan FH. Universitas Harapan Medan

 

telusurTV:

Bagikan Ini :