Maiyasyak Johan/Foto:istimewa

Oleh : Maiyasyak Johan*

Konon, Sejarah modern menorehkan kisah tragis tentang pelaksanaan demokrasi dan konstitusi yang mesti diwaspadai, karena ternyata Demokrasi dan Hukum tak mampu menjamin “perebutan” dan “peralihan” kekuasaan politik di suatu negara berjalan dengan damai sesuai dengan ketentuan konstitusi dan UU, jika pemerintahan di negara itu tidak memiliki komitmen penuh untuk menjaga dan menegakkan konstitusi dan demokrasi.

Ada banyak kisah, yang menunjukkan bagaimana demokrasi, konstitusi dan UU ditabrak dan hasil pemilihan umum dirampok oleh kekuatan bersenjata. Peristiwa perampokan atas hasil demokrasi dan pelanggaran konstitusi itu kerap terjadi tak kala kekuatan Islam atau kekuatan politik yang agak dekat ke islam yang memenangkan pemilu. biasanya guna menjustifikasi gerakan perampasan hasil pemilu itu – berbagai ragam stigma dilontarkan. Namun para ahli lebih melihat, demokrasi itu tidak lebih dari sebuah millah, yakni kepentingan asing.

Kasus pertama yang patut jadi pelajaran adalah kasus Mesir. Mesir yang pada tahun 2012 melaksanakan pemilihan umum dengan adil dan jujur telah dimenangkan oleh Ikhwanul Muslimin dengan perolehan suara 52% dan mendudukan MURSI sebagai Presiden Mesir yang sah.

Lalu, setahun kemudian, tepatnya tgl 03 Juli 2013, Mursi digulingkan, dan kekuasaan diambil-alih oleh Angkatan bersenjata di pimpin oleh Abdul Fatah al-Sisi- beserta para pimpinan Gereja Koptik dan lainnya.

Peristiwa di atas menunjukkan dengan jelas, bahwa hasil pemilu yang jujur sesuai dengan konstitusi tak ada harganya bagi kaum sekuler jika kemenangan ditangan kelompok atau fraksi islam, kemenangan itu dianggap bertentangan dengan demokrasi dan konstitusi, karenanya  harus digulingkam dan diambil dengan cara kekerasan Рyang kemudian dilanjutkan dengan mengeliminasi dan menangkap tokoh-tokoh ikhwanul muslimin yang sejak itu bagaikan kehilangan hak-hak politiknya.

Kasus kedua juga pemberontakan Angkatan Bersenjata di Turki yang terjadi pada pada tanggal 15 juli 2016. Berbeda dengan Mesir, dalam peristiwa di Turki, perampokan hasil pemilu gagal – karena rakyat Turki melakukan perlawanan yang luar biasa.

Dua peristiwa di atas menjelaskan pada kita bahwa essensi dari demokrasi itu seakan-akan berkata: “Islam tak boleh berkuasa” sekali pun di peroleh atas nama demokrasi. Karena itu tak mengherankan, untuk mengurangi potensi kekuatan politiknya, terutama di negara-negara yang penduduknya mayoritas islam, berbagai stigma dilekatkan, agar rakyat ragu dan takut memberikan pilihan berdasarkan agamanya.

Di Mesir dan di Turki, kekuatan kaum sekuler, kerap menekan dan menyerang Islam,begitulah yang terungkap dan dicatat dalam Sejarah mereka.

pertanyaannya bagaimana dengan di Indonesia, agaknya harus dicermati dan diwaspadia.. Kita harus berpegang pada sejarah bangsa yang merupakan identitas bangsa dan negara yang kita cintai ini, yakni masyarakat yang religius, dan kini tanda-tanda bangkitnya kesadaran umat islam berhadapan dengan semakin maraknya sekularisme dan anti Islam.

Sudah barang tentu, tak ingin peristiwa mesir terutama peristiwa Turki terjadi disini. Karena dalam peristiwa Turki, kita melihat ternyata, senjata gagal menakuti rakyat – dan yang terjadi kemudian hukum rakyat yang berlaku terhdap yang memegang dan memiliki senjata.(Red/Ist).

Jakarta, syawal 1439 H.

 

*Maiyasyak Johan, Pimpinan Komisi III DPR RI 2004-2009.

 

Bagikan Ini :