Ketua Proras 98, Faizal Assegaf/Net

telusur.co.id – Pernyataan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono agar negara, pemerintah, aparat BIN, Polri, dan TNI bersikap netral di Pilkada serentak 2018, adalah bentuk kegalauan politik.

Demikian disampaikan Ketua Progras 98, Faizal Assegaf kepada telusur.co.id, Minggu pagi (24/6/18).

“Semua tuduhan SBY hanyalah ungkapan kegalauan dan emosional. Mempertegas bahwa SBY semakin brutal dalam berdemokrasi,” kata Faizal, yang juga mantan aktivis 98.

Faizal merasa prihatin dengan perubahan perilaku politik SBY yang dikenal santun, menjadi brutal dalam merespons dinamika di Pilgub Jabar. Mestinya, kata Faizal, selaku mantan presiden dan pribadi yang selalu mengklaim diri sebagai demokrat sejati, SBY tidak bertindak ngawur.

“Aneka lontaran dan tudingan SBY sudah masuk kategori propaganda busuk untuk tujuan menciptakan keonaran politik. Bila dibiarkan akan memicu eskalasi politik yang berpotensi menyulut amuk massa,” kata Faizal.

“Pemerintah dan aparat penegak hukum, harus besikap waspada. Jangan anggap enteng manuver SBY, perlu antisipasi.”

Diketahui, pernyataan SBY itu disampaikan sesaat sebelum kampanye pasangan Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi, yang diusung Partai Demokrat di Pilgub Jabar. Dia meminta aparat netral menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 pada 27 Juni mendatang.

“Mengingatkan agar negara, pemerintah, aparat BIN, Polri, dan TNI bersikap netral. Saya diserang oleh partai politik tertentu, katanya SBY panik. SBY tidak panik! Biasanya orang yang panik itu cenderung curang, insyaallah kami tidak curang, tetapi kami waspada,” kata SBY saat konferensi pers di Hotel Santika, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6/18).

SBY mengaku menyampaikan hal ini karena tak ingin nama baik ketiga lembaga itu tercemar. Bahkan ia menyatakan siap ditangkap atas pernyataannya ini.

“Mungkin rakyat tidak berani menyampaikan hal-hal yang menurut mereka kok begini, kasar sekali, kok terang-terangan, biarlah saya SBY, warga negara biasa, penduduk Cikeas, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang bicara. Kalau pernyataan saya ini membuat intelijen dan kepolisian kita tidak nyaman dan ingin menciduk saya, silakan.”

Sementara itu, pihak TNI memastikan akan menindak tegas oknum yang SBY maksud jika terbukti melanggar. “Saya kira, sikap TNI jelas, TNI netral, kalau ada yang melanggar tentu akan ada tindakan tegas tapi kita perlu data,” kata Kapuspen TNI Mayjen M Sabrar Fadhillah saat dihubungi, Sabtu (23/6/18).

Terkait ucapan SBY jika ketidaktnetralan aparat itu bukan isapan jempol belaka, Sabrar akan menunggu data soal oknum tersebut dan berjanji akan menindaklanjutinya.

“Kita tunggu, kita tunggu datanya kalau memang ada. Tentu akan ditindaklanjuti. Iya dong (bakal berkomunikasi untuk meminta data terkait oknum yang diduga tidak netral),” kata Sabrar. [ipk]

Bagikan Ini :