Gus Ipul/Net

telusur.co.id – Pemilihan Gubernur Jawa Timur segera digelar. Tensi politik di provinsi ujung timur Pulau Jawa itu kian memanas. Jika sebelumnya, ada isu fatwa fardu ain memilih Khofifah, kini beredar dan ramai dibicarakan soal dugaan penggunaan ijazah palsu calon Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, atau yang biasa dipanggil Gus Ipul.

Polemik tersebut mengemuka setelah foto salinan ijazah Gus Ipul yang dikeluarkan Universitas Nasional tersebar luas di media sosial. Keganjilan, terlihat dari tahun dikeluarkannya ijazah, serta gelar sarjana yang diperoleh pasangan Puti Guntur Soekarnoputri itu.

Gus Ipul memulai pendidikan sarjananya di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), Universitas Nasional, Jakarta pada tahun 1985.

Namun, dalam foto ijazah yang tersebar di media sosial, Gus Ipul baru meraih gelar sarjananya pada tahun 2003. Berarti, Gus Ipul menempuh pendidikan sarjana selama 18 tahun.

Gelar sarjana yang diperolehnya adalah Sarjana Ilmu Politik (S.IP). Sementara selama ini Gus Ipul meletakkan gelar dokterandus (Drs) di depan namanya, Drs. H. Saifullah Yusuf.

Padahal, sebagaimana diketahui, dalam sejumlah literatur gelar doktorandus terakhir kali diberikan pada tahun 1993 bagi lulusan program S-1 dalam Ilmu Sosial, matematika dan ilmu pengetahuan alam, seni, ilmu pedagogi atau pendidikan. Sementara untuk wanita dibuat pembedaan dengan pemberian gelar Doktoranda (Dra).

Setelah tahun tersebut, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 036/U/1993 gelar akademik yang diberikan terdiri dari sarjana (bachelor), magister (master), dan doktor (doctor).

Atas hal tersebut, Ketua Masyarakat Transparansi Jawa Timur (Matra Jatim), Holili menilai Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur tidak cermat saat melakukan verifikasi terhadap ijazah pasangan calon.

“Gus Ipul, seharusnya menggunakan gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) sesuai dengan yang tertera di ijazahnya bukan Drs. Kami menduga Gus Ipul memalsukan ijazahnya untuk mendaftar sebagai Calon Gubernur,” kata Holili.

Menurut Holili, sebagai pemilih masyarakat Jatim berhak mengetahui rekam jejak calon. Termasuk diantaranya riwayat pendidikan, organisasi, jabatan yang pernah diemban, dan lain sebagainya. Hal tersebut, lanjut dia, menjadi dasar dalam menentukan pilihan.

“Melihat keganjilan tersebut, kami berharap Bawaslu segera menindaklanjuti dengan meneliti ulang keabsahan ijazah tersebut,” kata dia.

Sementara rektor UNAS El Amry Bermawi Putera membernarkan bahwa ijazah Gus Ipul seharusnya Sarjana Ilmu Politik (S.IP).

“Setelah dilakukan pengecekan, ijazah tersebut benar dikeluarkan oleh UNAS. Gelar sesuai yang tertulis didalam ijazah,” kata Bermawi saat dihubungi, Sabtu (23/6/18).

Sementara Gus Ipul, enggan berpolemik terkait persoalan tersebut. Dirinya mempersilakan pelapor ke Bawaslu Jawa Timur untuk menanggapinya.

Alasan Gus Ipul, selama ini verifikasi yang dilakukan sejak 2 kali menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur dan Menteri Daerah Tertinggal tidak pernah ada masalah. Gus ipul telah menyerahkan semuanya kepada Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu Jawa Timur untuk dilakukan verifikasi.

“Sejak awal mendaftar, tentunya sudah ada verifikasi dari KPU Jawa Timur,” kata Gus Ipul.

Gus Ipul tidak ingin memperpanjang laporan ijazah palsu ke Bawaslu Jatim. Pihaknya sedang konsentrasi menjelang debat dan jelang pencoblosan pada hari Rabu, 27 Juni 2018 lusa.

Sebelumnya, pasangan dari lawan Gus Ipul, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak menerima serangan sengit dari pendukung Gus Ipul-Puti Guntur. Isu yang digoreng ialah fatwa fardu ain memilih Khofifah, yang disampaikan pada pertemuan internal Masyaikh se-Jatim di Pacet, Kabupaten Mojokerto, 3 Juni 2018, lalu.

Isu fatwa fardu ain jadi bola liar setelah bocor dan keluar dari arena pertemuan. Kasus itu jadi laporan ke Markas Polda Jatim dan Bawaslu karena dinilai mendiskreditkan Gus Ipul. Ada rekaman kalimat ‘khianat kepada Allah bila memilih Gus Ipul’, diduga muncul dari arena pertemuan masyaikh tersebut.

Setidaknya dua elemen melaporkan soal fatwa, di antaranya elemen Forum Komunikasi Kiai Kampung Jawa Timur atau FK3JT pimpinan Fahrurtozie atau Gus Fahrur. Selama ini, FK3JT cenderung mendukung Gus Ipul-Puti Guntur.

“Saya terpaksa melapor setelah permintaan fatwa itu tidak dicabut,” kata Gus Fahrur beberapa waktu lalu. [ipk]

Bagikan Ini :