Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono/Net

telusur.co.id – Tuduhan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono soal penggunaan alat negara dalam pilkada berlebihan.

Demikian disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan, Komaruddin Watubun dalam keterangan kepada wartawan, Minggu (24/6/18).

Menurut dia, hal itu merupakan strategi bermain SBY sebagai korban atau playing victim. Dia mengatakan, era drama politik ala SBY tersebut sudah berakhir dan ketinggalan jaman, sebab rakyat sudah paham strategi tersebut.

“Pak SBY lebih dihantui oleh cara berpikirnya sendiri, atas dasar apa yang dilakukan selama jadi Presiden,” kata Komaruddin.

Kemudian Komaruddin menyinggung soal Pilpres 2009, dimana saat itu SBY menang telak. Disampaikan Komaruddin, kala itu SBY juga menggunakan alat negara dengan membujuk sejumlah Komisioner KPU, dan kemudian menjadikannya pengurus Partai Demokrat.

Adapun Komisioner KPU yang menjadi petinggi Demokrat adalah Anas Urbaningrum, dan Andi Nurpati.

SBY, kata dia, sebaiknya menjelaskan kepada publik keanehan yang terjadi pada pelaksanaan Pilpres 2009. Sebab, ia menilai SBY telah menggunakan alat negara untuk kepentingan politik saat menjabat Presiden.

“Siapa yang dibelakang tim alfa, bravo, dan delta yang dibentuk SBY, warga sipil kah? Mengapa Antasari (Azhar) Ketua KPK dipenjara hanya karena mau mengusut IT Pemilu?” kata Komaruddin.

“Siapa yang menggunakan dana APBN melalui bansos untuk keperluan pemilu? Siapa yang memanipulasi DPT tahun 2009? Siapa yang gunakan intelijen untuk pilpres 2004 dan 2009?”

Ia menilai, tuduhan terhadap ketidaknetralan alat negara di pilkada menunjukan kepragmatisan SBY dalam berpolitik. “Saya yakin bahwa apa yang dipikirkan Pak SBY dalam pilkada, bukanlah kepentingan bangsa dan negara, namun lebih kepentingan partai dan keluarganya,” kata Komaruddin.

Dia pun mengingatkan SBY untuk tidak menyamakan pemerintahannya kala itu dengan pemerintahan Joko Widodo saat ini.

Diketahui, sesaat sebelum kampanye pasangan Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi, yang diusung Partai Demokrat di Pilgub Jabar, SBY menyampaikan agar aparat netral jelang pelaksanaan Pilkada Serentak, 27 Juni 2018.

“Mengingatkan agar negara, pemerintah, aparat BIN, Polri, dan TNI bersikap netral. Saya diserang oleh partai politik tertentu, katanya SBY panik. SBY tidak panik! Biasanya orang yang panik itu cenderung curang, insyaallah kami tidak curang, tetapi kami waspada,” kata SBY saat konferensi pers di Hotel Santika, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6/18).

SBY mengaku menyampaikan hal ini karena tak ingin nama baik ketiga lembaga itu tercemar. Bahkan ia menyatakan siap ditangkap atas pernyataannya ini.

“Mungkin rakyat tidak berani menyampaikan hal-hal yang menurut mereka kok begini, kasar sekali, kok terang-terangan, biarlah saya SBY, warga negara biasa, penduduk Cikeas, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang bicara. Kalau pernyataan saya ini membuat intelijen dan kepolisian kita tidak nyaman dan ingin menciduk saya, silakan.”

Sementara itu, pihak TNI memastikan akan menindak tegas oknum yang SBY maksud jika terbukti melanggar. “Saya kira, kita sikap TNI jelas, TNI netral, kalau ada yang melanggar tentu akan ada tindakan tegas tapi kita perlu data,” kata Kapuspen TNI Mayjen M Sabrar Fadhillah saat dihubungi, Sabtu (23/6/18).

Terkait ucapan SBY jika ketidaktnetralan aparat itu bukan isapan jempol belaka, Sabrar akan menunggu data soal oknum tersebut dan berjanji akan menindaklanjutinya.

“Kita tunggu, kita tunggu datanya kalau memang ada. Tentu akan ditindakalanjuti. Iya dong (bakal komunikasi untuk meminta data terkait oknum yang diduga tidak netral),” kata Sabrar. [ipk]

Bagikan Ini :