Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono/Net

telusur.co.id – Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono diminta untuk segera membuktikan pernyataannya soal dugaan penggunaan alat negara dalam Pilkada serentak 2018.

Permintaan disampaikan Ketua Progres 98 Faizal Assegaf, saat dihubungi telusur.co.id, Minggu (24/6/18).

“Setidaknya meminta klarifikasi dari SBY, untuk mengkonfirmasi data-data dugaan kecurangan dan ketidaknetralan di Pilgub Jabar,” kata Faizal.

Disampaikan mantan aktivis 98 itu, bila SBY tidak bisa membuktikan tuduhannya, maka rakyat bisa saja menuding SBY sebagai provokator dan penghasut.

“Bila SBY tidak bisa membuktikan tuduhannya, maka jangan salahkan rakyat (jika) menudingnya sebagai provokator dan penghasut,” kata dia.

Diketahui, sesaat sebelum kampanye pasangan Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi, yang diusung Partai Demokrat di Pilgub Jabar, SBY menyampaikan agar aparat netral jelang pelaksanaan Pilkada Serentak, 27 Juni 2018.

“Mengingatkan agar negara, pemerintah, aparat BIN, Polri, dan TNI bersikap netral. Saya diserang oleh partai politik tertentu, katanya SBY panik. SBY tidak panik! Biasanya orang yang panik itu cenderung curang, insyaallah kami tidak curang, tetapi kami waspada,” kata SBY saat konferensi pers di Hotel Santika, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6/18).

SBY mengaku menyampaikan hal ini karena tak ingin nama baik ketiga lembaga itu tercemar. Bahkan ia menyatakan siap ditangkap atas pernyataannya ini.

“Mungkin rakyat tidak berani menyampaikan hal-hal yang menurut mereka kok begini, kasar sekali, kok terang-terangan, biarlah saya SBY, warga negara biasa, penduduk Cikeas, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang bicara. Kalau pernyataan saya ini membuat intelijen dan kepolisian kita tidak nyaman dan ingin menciduk saya, silakan.”

Sementara itu, pihak TNI memastikan akan menindak tegas oknum yang SBY maksud jika terbukti melanggar. “Saya kira, kita sikap TNI jelas, TNI netral, kalau ada yang melanggar tentu akan ada tindakan tegas tapi kita perlu data,” kata Kapuspen TNI Mayjen M Sabrar Fadhillah saat dihubungi, Sabtu (23/6/18).

Terkait ucapan SBY bahwa ketidaktnetralan aparat itu bukan isapan jempol belaka, Sabrar akan menunggu data soal oknum tersebut dan berjanji akan menindaklanjutinya.

“Kita tunggu, kita tunggu datanya kalau memang ada. Tentu akan ditindaklanjuti. Iya dong (bakal berkomunikasi untuk meminta data terkait oknum yang diduga tidak netral),” kata Sabrar. [ipk]

Bagikan Ini :