Foto: net

telusur.co.id – Untuk mengecek persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan digelar di 171 daerah, Komite I DPD RI melakukan sidak di Sulawesi Utara (Sulut) yang akan digelar di enam kabupaten/kota.

Wakil Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdani mengatakan kunjungan DPD ke daerah untuk mendapatkan informasi dan data terkait dengan kesiapan KPUD dan Bawaslu Sulut sebagai penyelenggara.

Selain Benny Rhamdani, hadir pula Senator Sulut Marhany Victor Poly Pua, dan Stefanus BAN Liow pada kesempatan itu.

Menurut Benny, potensi kerawanan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 dapat terjadi pada semua tahapan. Pada proses pencalonan beberapa waktu lalu misalnya banyak terjadi sengketa pilkada yang timbul karena perbedaan membaca regulasi oleh penyelenggara pemilu.

Persoalan lainnya, lanjutnya, independensi penyelenggara Pilkada di berbagai tingkatan, penyelesaian sengketa Pilkada yang sering menimbulkan ketidakpuasan. Benny juga berharap fungsi pengawas pemilu (Bawaslu/Panwaslu) bisa lebih maksimal lagi demi agar pelaksanaan Pilkada berjalan dengan jujur dan adil.

“Ada netralitas birokrasi dan ASN yang selama ini kerap dipertanyakan, karena kadang turut berperan aktif dalam dukung-mendukung kandidat peserta Pilkada,” kata senator asal Sulut itu.

Tidak hanya itu, Benny menilai kejahatan luar biasa pada masa tenang adalah money politic. Ajaran agama  manapun tidak membenarkan adanya ‘sogok-menyogok’ karena hal itu tidak dibenarkan. “Untuk itu tugas penyelenggara harus tegas. Mana tugasnya dan bukan dalam Pilkada ini,” tegas dia.

Bagi DPD RI, Pilkada Serentak pada dasarnya bagian dari upaya dalam membangun daerah dengan terpilihnya kepala daerah yang dihasilkan oleh sistem demokrasi yang baik dan matang. “Maka proses pelaksanaan Pilkada yang jujur dan berintegritas, merupakan hal yang sangat penting,” ujar Benny.

Sementara itu, Komisioner KPU Provinsi Sulut Salman Saelangi menjelaskan sampai saat ini kesiapan Pilkada Sulut berjalan sebagai mestinya. “Kami juga baru memantau distribusi logistik untuk memastikan tersalurkan. Alhamdulilah tahapan berjalan baik dan situasi kondusif,” tuturnya.

Dikesempatan yang sama, Komisioner Bawaslu Sulut Mustari Humagi mengatakan bahwa terkait agenda pengawasan Bawaslu intens sampai bawah yaitu kabupaten/kota.   “Kami telah menyiapkan satu TPS satu orang dari Bawaslu untuk melakukan pengawasan,” lontarnya.

Ia menambahkan sejauh ini terdapat pelanggaran administratif ASN dan perangkat desa sudah dilakukan proses dan terbukti melakukan pelanggaran. Untuk aparat desa sudah diputus oleh pengadilan. “Ada satu kasus yang indikasi paslon menggerakan kekuasan pemerintah. Sudah kami tindak,” kata Mustari. (ham)

Bagikan Ini :