istimewa
Ilustrasi / Istimewa

telusur.co.id – Partai Gerindra mendapat laporan Dugaan ketidaknetralan aparat keamanan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani di kediaman Ketua MPR Zulkifli Hasan, Jl. Widya Chandra, Jakarta, Senin (25/6/18).

Menurut dia, laporan itu didapatnya melalui kepengurusan dan akar rumput Gerindra di wilayah yang akan menggelar pemilihan calon kepala daerah.

“Da‎ri laporan teman-temen di lapangan DPC, DPD ada indikasi oknum-oknum aparat yang tidak netral, dan bahkan terindikasi melakukan tindakan yang diduga memihak kepada salah satu kandidat,” ucap dia.

Dijelaskan Anggota DPR, dari laporan yang diterima ketidaknetralan itu seperti mengajak masyarakat memilih salah satu kandidat calon.

“Pemanggilan terhadap sejumlah calon kepala desa, kepala kelurahan di beberapa daerah. Kemudian ada oknum aparat mengajak memilih kandidat tertentu,” ujar dia.

Kendati begitu dijelaskan Muzani, pihaknya belum akan melaporkan kasus itu pada Bawaslu lantaran masih mengumpulkan semua bukti-bukti

“Sejauh ini apa indikasi itu sedang kami kumpulkan data-data itu. Kalau itu indikasinya kuat bahwa perlu sebuah laporan, tentu akan kami lakukan,” pungkasnya.

Diketahui indikasi ketidaknetralan TNI/Polri diungkap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam pernyataannya menantu Sarwo Eddy itu secara terang-terangan menyebut lembaga negara BIN, TNI dan Polri tidak netral dalam menghadapi pesta demokrasi.

SBY mengaku, ketidaknetralan beberapa oknum aparatur negara tersebut dalam kunjungannya ke Madiun, Jawa Timur pada 18 Juni lalu.[far]

Bagikan Ini :