Gambar/Net

telusur.co.id- Publik diminta tak mengindahkan imbauan Menteri koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto soal tidak mengedepankan politik identitas pada Pilkada yang digelar 27 Juni nanti.

“Pernyataan Menkopolhukam tentang imbauan untuk tidak mengedepankan identitas politiknya, menurut saya bukanlah sesuatu yang harus diikuti, karena bersifat imbauan. Dan, karena itu tidak usah terlalu serius menanggapinya,” kata Ketua PPP Khittah Tamam Achda dalam keterangannya kepada telusur.co.id, Senin (25/6/18).

Dia menjelaskan, beberapa negara maju yang memakai sistem demokrasi, seperti Jerman, Belanda, partai politiknya masih menggunakan politik identititas (agama dan kedaerahan).

“Artinya itu diterima oleh peradaban tinggi. Kalau kita kemudian malah melarang, ya kita jadi tidak berperadaban maju dong?” ujarnya.

Bahkan Tamam menilai, politik identitas merupakan politik yang tertua di dunia.

“Jadi, janganlah kita buat aturan-aturan yang mengada-ada, dan terkesan punya tujuan politik untuk mengalahkan partai-partai tertentu, dan pada saat yang sama ingin memenangkan partai-partai lainnya,” tegas Tamam.

PPP Khittah meminta pemerintah, khususnya Menkopolhukam, tidak alergi dengan penggunaan politik identitas saat Pilkada nanti.

“Karena (pengelompokkan Identitas,red) itu bersifat natural,” tukas dia.[far]

Bagikan Ini :