Foto: net

telusur.co.id – Diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) tentang hari libur nasional saat pemungutan suara di Pilkada yang akan digelar 27 Juni besok, diduga bentuk ketidaktelitian kepala negara terhadap tata tertib administrasi.

Sebab, hanya 171 daerah yang menggelar Pilakda, sedangkan selebihnya tidak.

“(Presiden) Harus disiplin baca dokumen. Konsistensi baca dokumen. Harus ngerti hukum, harus ngerti administrasi dan tata negara,” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (26/6/18).

Fahri menilai, presiden seolah menutup mata terhadap daerah lain yang sudah melaksanakan Pilkada.

“Saya termasuk yang kurang setuju. Masak pilkadanya di Papua, orang Aceh harus libur. Lah, urusannya apa? Harusnya libur itu di tempat yang terkena pilkada aja,” tegasnya.

“Yang nggak kena pilkada republik ini panjang,” sambung.

Kedepan, saran Fahri, seorang Presiden harus membaca dan mempelajari dulu setiap dokumen yang akan ditandatangani. Apalagi dokumen itu menyangkut nasib rakyat. Jangan sampai, kata Fahri, seorang pimpinan negara tidak mengetahui apa yang diteken nya.

“Bapak Presiden itu, dia kurang independen dengan surat-surat yang dia teken itu. Bahkan, dia pernah mengatakan dia nggak tahu. Dia nggak baca yang dia teken sehingga memang antara kebijakan keputusan yang ada itu nampak tidak konsisten,” tukas Fahri[far]

Bagikan Ini :