telusur.co.id- Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Jakarta hari ini Selasa (26/5/18) telah memutuskan dan mengabulkan perkara gugatan kubu Daryatmo-Suding dengan gugatan perkara TUN No. 24/G/2018, tanggal 22 Pebruari 2018, tentang pembatalan SK Menkumham No. M.MH-01.AH.11.01

Selain itu, putusan PTUN tidak mengalihkan kepemimpinan partai kepada Daryatmo, melainkan kembali ke SK No. M.HH.22.AH.11.01, dimana Ketua Umumnya adalah Oesman Sapta Odang (Oso) dan Sekjen adalah Sarifuddin Suding. Namun, Suding tidak pernah hadir di DPP Hanura.

“Maka dia dianggap berhalangan hadir, dan berdasarkan PO No. 07/2016 tentang Tata Cara Kerja Organisasi DPP Partai Hanura, maka tanda tangan Sekjen dapat digantikan oleh salah satu Wasekjen yang ditunjuk oleh Ketua Umum,” kata Ketua DPP Hanura, Inas Nasrullah Zubir dalam persnya, Selasa (26/6/18).

Anggota Komisi VI DPR ini menjelaskan, putusan PTUN itu belum inkrah. Sebab, Menkumham dan DPP Hanura masih memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT).

Dengan demikian, lanjut Inas, SK Menkumham No. M.MH-01.AH.11.01 masih sah dan berlaku.

“Artinya, ketua umum Hanura adalah Oesman Sapta dan Sekjen adalah Hary Lotung,” tukas dia.[far]

Bagikan Ini :