Fahri Hamzah/Net

telusur.co.id – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah angkat soal metode penggalangan dana politik (Fund Rising Pilpres). diakuinya teori yang ia ungkapkan ke media saat itu cukup rumit dan tidak mudah dipahami, sehingga dirinya khawatir sejumlah media salah dalam mengutip pernyataannya.

“Yang saya katakan adalah, apabila pembiayaan politik itu kepada kandidat presiden tidak diambil-alih oleh negara, maka akan datang orang-orang yang menawarkan bantuan kepada kandidat,” kata Fahri dalam pesan singkatnya yang diterima wartawan, Rabu (27/6/18).

Fahri melanjutkan, dengan kondisi seperti itu, maka kandidat yang akan mendapatkan tawaran fasilitas paling banyak adalah mereka yang sedang berkuasa.

“Karena yang sedang berkuasa itu punya tandatangan, punya kewenangan, yang semua itu bisa menyebabkan munculnya korupsi politik,” cetusnya.

Oleh karena itulah, politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) mengusulkan pembiayaan untuk kampanye pilpres diambil alih negara. Selain itu, mekanisme penggunaan dana kampanye harus jelas dan tidak ada penyimpangan di lapangan.

Diketahui sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan akan melakukan penggalangan dana lewat akun Facebook resminya, Kamis (21/6/2018) malam.

Prabowo mengatakan jika Partai Gerindra membutuhkan dukungan dan donasi dari masyarakat pendukungnya. Karena itu, Gerindra telah menyiapkan nomor rekening yang bisa digunakan untuk menampung bantuan dari para pendukungnya.

Melanjutkan penjelasannya, mantan anggota komisi III  juga memberikan kabar pemberitaan yang menyatakan sebelumnya, Jokowi-JK juga melakukan hal yang sama yang dilakukan pada 2014 silam.

Gerakan yang dinamai “Gerakan 1.000 Rupiah Jokowi-JK untuk Perubahan Indonesia” ini turun ke jalan sambil membawa boks yang digunakan untuk menampung sumbangan dari pemakai jalan.

Fahri menyatakan, pembiayaan politik di Indonesia saat ini masih simpang siur dimana tidak tertulis jelas siapa yang harusnya membiayai.

“Jadi kemarin, saya sedang mengomentari dilema Fund Rising Pilpres kepada teman-teman wartawan, Maka saya uraikan secara panjang lebar. Sebab saya termasuk menulis tema ini sebagai cara menghentikan kasus korupsi terutama korupsi politik,” sebutnya.

Menurut Fahri, korupsi politik itu akarnya ada pada pembiayaan politik, dan korupsi politik itu tidak bisa ditemukan oleh audit karena modusnya adalah persekongkolan.

“Memang tidak semua ilegal. Karena itu semakin sulit dilacak dan ditemukan. Ini salah satu penyakit sistem demokrasi. Oleh sebab itu, jika sistem Fund Rising Pilpres dibiarkan mengambang, maka semua orang akan mencari cara untuk mencari pembiayaan. Biaya Pilpres itu bagian dari cara perang. Bahkan dianggap sebagai alat perang utama. Bukan ide atau kecerdasan, apalah hati dan kejujuran,” tutup anggota DPR asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.[far]

Bagikan Ini :