Foto: net

telusur.co.id- Partai Demokrat menyarankan, jika Jusuf Kalla (JK) ingin berkontestasi di Pilpres 2019, sebaiknya maju sebagai capres. Sebab, opsi cawapres sudah tertutup, usai gugatana Undang-Undang Pemilu digugat Mahkamah Konstitusi (MK).

Demikain disampaikan oleh Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon, dalam keterangan persnya, Kamis (28/6/18).

“Pilihan yang tersedia untuk pak JK sesuai perintah konstitusi tinggal mencalonkan diri jadi Calon Presiden saja,” ujarnya.

Tak hanya itu, menurut Jansen, keinginan Demokrat bakal mengusung JK sebagai capres didampingi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Cawapres, semakin menguat dn bakal terwujud.

“Inilah paduan yang sangat komplit menurut kami wajah moderat politik kita hari ini dan juga bertemunya Wisdom dan Passion,” paparnya.

Terkait koalisi, Jansen yakin akan banyak partai yang berbondong memberikan dukungan. Karena, pasangan JK-AHY merupakan solusi bagi kemajuan bangsa Indonesia.

“Kami yakin pasangan ini adalah solusi untuk membuat sejuk kembali Republik ini. Namanya untuk kebaikan bangsa, kami yakin partai lain juga pasti akan mendukung. Inilah koalisi kerakyatan untuk kebaikan bangsa,” tukas dia.

Sebelumnya, MK menolak gugatan uji materi UU Pemilu terkait masa jabatan presiden/wakil presiden. Sebagai pemohon ialah Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa, Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusidan perorangan Muhammad Hafiz.

“Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” kata Hakim Konstitusi Anwar Usman membacakan putusan.

Uji materi ini juga dilatari aspirasi sejumlah kelompok masyarakat yang ingin Jusuf Kalla (JK) kembali maju mendampingi Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 mendatang. Namun, frasa dalam UU Pemilu dianggap menghambat pecalonan JK, sebab sudah dua kali menjabat Cawapres.

JK diketahui pernah menjadi wapres untuk presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pada 2004-2009 sebelum mendampingi Jokowi saat ini.[far]

Bagikan Ini :