telusur.co.id – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) terkait penggunaan angkutan umum.

Dalam putusan yang dibacakan Kerua MK Anwar Usman, ketentuan tersebut hanya mengatur kendaraan umum roda empat, sedangkan untuk transportasi online atau daring belum diatur lebih lanjut.

“Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Anwar Usman di ruang sidang MK, Jakarta, Kamis (28/6/18).

Selain itu, dalam pertimbangannya, hakim menyatakan ojek online tetap dapat berjalan meski tidak diatur dalam UU LLAJ. Polemik ojek online ini bukan permasalahan konstitusional.

“Mahkamah tidak menutup mata adanya fenomena ojek, namun hal tersebut tidak ada hubungannya dengan aturan dalam UU LLAJ,” kata hakim anggota.

Oleh sebab itu lanjut Anwar, MK menilai menolak permohonan tak beralasan. “Menimbang uraian tersebut, maka permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum,” ucapnya.

Diketahui, uji materi ini sebelumnya diajukan 50 orang pengemudi ojek online yang memberikan kuasa kepada Komite Aksi Transportasi Online (KATO). Para pemohon meminta agar transportasi online diakui sebagai transportasi umum.[far]

Bagikan Ini :