Bambang Soesatyo/telusur.co.id

telusur.co.id – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap pembatalan beberapa pasal dalam Undang-Undang MPR, DPR,PDRD, DPD (UU MD3) harus dihormati.

Begitu disampaikan Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/6/18).

“Bagi kami sesuai dengan komitmen awal apapun keputusan MK akan kami hormati dan dilaksanakan sepenuh hati,” ucap dia.

Dengan putusan itu dikatakan bekas ketua Komisi III DPR, lembaga yang di pimpinnya akan mencari jalan keluar agar pemerintah bisa bekerjasama untuk menyelesaikan beberapa UU yang hingga saat ini belum tuntas.

“Ambil contoh UU Karantina kesehatan sampai sekarang kita belum bisa menghadirkan dirjennya dengan berbagai alasan. Kami tidak punya hak paksa sehingga kami harus melobi menteri ataupun Presiden hingga Wapres. Jadi itu hambatannya kerja yang kami hadapi dan melatar belakangi kenapa pemanggilan paksa itu penting,” ungkapnya.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU MD3. Salah satu frasa yang dikabulkan MK ialah mengenai pasal 245 terkait pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam pemeriksaan anggota DPR yang terlibat pidana. Pasal 245 ayat (1) dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selain itu, pasal 122 tentang kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk menempuh langkah hukum jika ada pihak yang menghina atau merendahkan kehormatan DPR dan pasal 245 tentang hak imunitas DPR, juga digugat.

Dalam pertimbangannya, menurut hakim, pemanggilan paksa merupakan upaya perampasan hak pribadi seseorang yang hanya dikenal dalam proses penegakan hukum pidana oleh kepolisian.

“Kewenangan DPR meminta bantuan kepolisian untuk memanggil paksa akan berujung pada rasa takut setiap orang dan menjauhkan hubungan antara DPR dengan rakyat,” kata hakim anggota Suhartoyo.[far]

Bagikan Ini :