Repro

telusur.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dinilai Setengah Hati dalam memberikan proteksi dan jaminan bagi warga yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah kejuruan.

Begitu disampaikan Pengamat Kebijakan Publik Achmad Hidayat dalam keterangan tertulis, Jumat (29/6/18)

Menurut Alumni S1 Ilmu Administrasi Publik Unesa, setelah Berlakunya UU Nomor 23 tahum 2014 tentang pemerintahan Daerah, dimana SMA/SMK dikelola Pemprov membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pendidikan di beberapa wilayah.

Contohnya Kota Surabaya dan Blitar, dahulu saat ada namanya Program Mitra Warga yang diatur dalam Perda Kota Surabaya Nomor 16 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Dimana setiap satuan Pendidikan baik Negeri maupun swasta wajib menyediakan kuota 20 % dari total pagu untuk warga tidak mampu. Yang termasuk dalam peserta mitra warga biaya operasional pendidikan bahkan personal dibebaskan (Full Coverage). Namun, selama dua tahun penyelenggaraan Pendidikan SMA / SMK masih menyisakan beberapa persoalan,

“Pada tahun 2017 disahkan Perda No 11 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Pemprov Jatim belum detil mengatur pembebasan dan Jaminan biaya bagi warga tidak mampu,” ucap dia.

Oleh sebab itu, Hidayat meminta Pemprov memperhatikan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan di Jawa Timur. “Saya juga berharap Pemprov Jawa Timur sesegera mungkin memberikan jaminan kepada warga tidak mampu yang menempuh pendidikan di jenjang menengah kejuruan baik di negeri maupun swasta,” imbuh dia.[far]

Laporan: Arianto Deni

Bagikan Ini :