Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon/Net

telusur.co.id – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembatalan uji materi Pasal 73 ayat 3 dan 4 huruf a dan c, pasal 122 huruf k dan pasal 245 ayat 1 dalam UU MD3 dapat melemahkan tugas wakil rakyat.

Begitu disampaikan Wakil Ketua DPR RI, ucap Fadli Zon di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/6/18). “Konsekuennsinya adalah pelemahan terhadap tugas konstitusionla DPR dalam mengawasi pemerintah,” ucap dia.

MK dikatakan Fadli seharusnya lebih menjamin kewenangan DPR. hal itu seebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintah. “Kalau kami lihat ini tidak masuk akal,” ucapnya kembali.

Oleh karena itu, ia berencana akan mengkaji kembali keputusan MK tersebut. “Kita akan kaji. Memang MK dapat mengkaji kalau itu bertentangan dengan UU tapi kan kita punya argumen apakah ini melanggar konstitusi atau tidak,” ungkapnya kembali.

Seperti diketahui, pada Kamis (28/65/18) MK mengabulkan pemohon dari pemohon terhadap Uji materi pengujian UU No 2 tahun 2018 tentang perubahan ke dua atas UU no 17 tahun 2014 tentang MPR/DPR/ DPD dan DPRD (UU MD3), pasal 73 ayat 3, ayat 4, huruf a dan c pasal 122 huruf K, serta pasal 245 ayat 1 UU MD3 mengenai pemanggilan paksa oleh DPR terhadap warga masyarakat dan badan hukum yang berbasis organisasi kemasyarakatan.

Dalam putusannya MK melihat sangat tidak relevan dan tidak sepakat apabila DPR melakukan pemanggilan paksa jika mitranya tidak dapat hadir dalam rapat selama tiga kali, karena DPR bukanlah lembaga hukum dan pemanggilan paksa hanya bisa dilakukan sesuai dengan KUHAP pasal 112.[far

telusur.co.id – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembatalan uji materi Pasal 73 ayat 3 dan 4 huruf a dan c, pasal 122 huruf k dan pasal 245 ayat 1 dalam UU MD3 dapat melemahkan tugas wakil rakyat.

Begitu disampaikan Wakil Ketua DPR RI, ucap Fadli Zon di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/6/18). “Konsekuennsinya adalah pelemahan terhadap tugas konstitusionla DPR dalam mengawasi pemerintah,” ucap dia.

MK dikatakan Fadli seharusnya lebih menjamin kewenangan DPR. hal itu seebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintah. “Kalau kami lihat ini tidak masuk akal,” ucapnya kembali.

Oleh karena itu, ia berencana akan mengkaji kembali keputusan MK tersebut. “Kita akan kaji. Memang MK dapat mengkaji kalau itu bertentangan dengan UU tapi kan kita punya argumen apakah ini melanggar konstitusi atau tidak,” ungkapnya kembali.

Seperti diketahui, pada Kamis (28/65/18) MK mengabulkan pemohon dari pemohon terhadap Uji materi pengujian UU No 2 tahun 2018 tentang perubahan ke dua atas UU no 17 tahun 2014 tentang MPR/DPR/ DPD dan DPRD (UU MD3), pasal 73 ayat 3, ayat 4, huruf a dan c pasal 122 huruf K, serta pasal 245 ayat 1 UU MD3 mengenai pemanggilan paksa oleh DPR terhadap warga masyarakat dan badan hukum yang berbasis organisasi kemasyarakatan.

Dalam putusannya MK melihat sangat tidak relevan dan tidak sepakat apabila DPR melakukan pemanggilan paksa jika mitranya tidak dapat hadir dalam rapat selama tiga kali, karena DPR bukanlah lembaga hukum dan pemanggilan paksa hanya bisa dilakukan sesuai dengan KUHAP pasal 112.[far]

Bagikan Ini :