telusur.co.id – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan merosotnya nilai tukar rupiah hingga menembus angka Rp14.404 per dollar Amerika Serikat pada perdagangan Jumat siang, 29 Juni 2018 harusnya menjadi perhatian pemerintah dengan mencari jalan keluar yang kreatif untuk mengatasi krisis nilai tukar tersebut.

Namun sayang, meski indikator perekonomian tidak menunjukkan gejala membaik, rakyat belum mendengar pemerintah menjelaskan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya krisis.

“Pemerintah malah sibuk menyiapkan pesta untuk menjamu IMF dan Bank Dunia di Bali. Sungguh ironis,” sindir Fadli Zon melalui keterangan tertulisnya, Jumat.

Dikatakan Fadli, saat kurs sedang meluncur ke kisaran Rp15 ribu, dan proyeksi pertumbuhan ekonomi bisa jatuh di bawah angka 5 persen, defisit APBN menyentuh limit 3 persen, pemerintah Indonesia malah sibuk menyiapkan jamuan bagi 15 ribu orang yang memboroskan anggaran hingga Rp850 miliar itu. “Di tengah jargon Revolusi Mental, sikap pemerintah semacam ini justeru memperlihatkan mental seorang inlander,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan rakyat Indonesia memang pantas khawatir, sebab nilai tukar Rupiah terus menurun meskipun Bank Indonesia telah melakukan intervensi pasar. “Kita tak bisa terus-menerus menguras cadangan devisa untuk menolong Rupiah. Seperti kemarin juga diingatkan oleh Pak Prabowo, cadangan devisa kita saat ini sangat kecil.”

Dia membeberkan, sejak Februari lalu, Indonesia sudah menghabiskan US$9,08 miliar cadangan devisa. Ujungnya, per Mei kemarin cadangan devisa Indonesia tinggal US$122,9 miliar, padahal Februari lalu jumlahnya masih US$131,98 miliar. Artinya, pemerintah dan otoritas moneter perlu segera mencari jalan keluar lain untuk mengatasi krisis nilai tukar tersebut, tak bisa terus-menerus menggunakan cara konvensional untuk mengintervensi pasar.

Selain karena faktor global, jebloknya nilai tukar Rupiah ini salah satunya dipicu oleh tingginya tingkat ketergantungan Indonesia terhadap impor, investasi asing, dan juga utang. Sehingga, tiap kali melakukan impor, membayar dividen, atau membayar bunga dan cicilan utang, selalu terjadi tekanan terhadap nilai tukar Rupiah.

“Inilah poin yang kemarin diingatkan oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Pak Prabowo, soal bahayanya perekonomian yang ditopang oleh utang. Per 30 April 2018, posisi utang pemerintah sudah mencapai Rp4.180,61 triliun. Dari jumlah tersebut, 41 persen di antaranya berdenominasi valuta asing (valas), baik dalam bentuk pinjaman, SBN (Surat Berharga Negara), maupun SBN Syariah.”

Dengan komposisi utang valas yang demikian besar, maka pembayaran beban utang, baik cicilan jatuh tempo maupun bunga, tentunya terikat pula dengan mata uang asing. Ada tiga mata uang asing yang mendominasi utang Indonesia, yaitu dollar, Yen, dan Euro. Sehingga, dampak dari pelemahan Rupiah terhadap sejumlah mata uang asing utama pasti akan menambah jumlah utang dalam Rupiah dan menambah beban yang harus dipikul APBN.

“Dalam catatan saya, jika disetarakan, jumlah utang kita dalam bentuk valas ekuivalen dengan US$109,6 miliar. Sehingga, setiap kali nilai tukar Rupiah terdepresiasi Rp100, maka jumlah utang kita akan naik lebih dari Rp10 triliun. Semakin besar depresiasinya, jumlah nominal yang harus kita bayar juga menjadi semakin besar.”

“Itu baru bab utang pemerintah, belum lagi jika kita membahas utang sektor publik secara keseluruhan yang hampir Rp. 9.000 triliun. Atau jika kita ikut memperhitungkan utang swasta yang per Februari 2018 sudah mencapai Rp2.351,7 triliun. Besar sekali risiko yang bisa kita terima akibat depresiasi nilai tukar ini. Pada saat krisis 1997/1998, kita banyak sekali kehilangan aset strategis gara-gara krisis utang ini.”

Jadi, di tengah depresiasi rupiah yang terjadi terus-menerus, pemerintah tak lagi bisa berdalih jika utang Indonesia saat ini berada pada kondisi yang aman. Dalih itu membohongi diri sendiri. Apalagi kalau ada yang mengatakan penyesuaian normal, mesti orang itu benar-benar tak bertanggung jawab. “Jika nilai tukar Rupiah sampai tembus lebih dari Rp14.500, saya kira kita harus kembali bersiap menghadapi krisis ekonomi. Malah sekarang ini bisa dikategorikan awal krisis,” sebutnya.

Apalagi, pada saat bersamaan, neraca perdagangan dan neraca pembayaran Indonesia posisinya juga tak bagus. Dalam periode Januari hingga Mei 2018, empat kali mengalami defisit neraca perdagangan. Pada Januari, mengalami defisit US$760 juta, Februari defisit US$50 juta, April defisit US$1,63 miliar, dan Mei kemarin defisit US$1,52 miliar. Ini adalah rekor terburuk sejak 2013.

Pada saat bersamaan, pada kuartal pertama 2018, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) juga tercatat defisit US$3,8 miliar. Di periode yang sama, defisit transaksi berjalan (current acount deficit/CAD) juga mencapai US$5,5 miliar. Sebagai catatan, selama lebih dari satu dekade terakhir, NPI tercatat mengalami defisit itu hanya pernah terjadi pada tahun 2008, 2013 dan 2015. Dan hanya pada tahun 2013 yang nilainya mencapai US$7,32 miliar. “Ini bukan kondisi yang menyenangkan,” tuntasnya. (ham)

Bagikan Ini :