Foto: net

telusur.co.id- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, mendukung putusan lembaga yang sempat dipimpinya, terkait dikabulkannya gugatan pasal 73 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) soal pemanggilan paksa mitra koalisi.

Menurut Hamdan, putusan lembaga dibawah pimpinan Anwar Usman itu sudah sesuai dengan konstitusi.

“Saya kira sudah pas itu, konsisten dengan putusan sebelumnya,” kata Hamdan di gedung KAHMI Center, Kawasan Senopati Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (29/6/18).

Ketua Umum Syarikat Islam (SI) ini menjelaskan, MK dulu juga pernah memutuskan, jika pemanggilan pejabat negara cukup seizin presiden, dan tak perlu izin Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

“DPR aja yang bandel. Putusan sebelumnya sudah ada bahwa izin presiden itu ada tetap. Dulu juga begitu izin MKD itu dihapus oleh MK. Jadi, sama dengan yang lain hakim agung, hakim konstitisi, pejabat BPK, harus seizin presiden,” tukas dia.

MK, sebelumnya, mengabulakn sebagian gugatan dalam UU MD3. MK menghapus soal rekomendasi anggota Dewan yang dipanggil penegak hukum. Pemanggilan anggota oleh penegak hukum cukup seizin presiden.

Pada Pasal 245 ayat 1 UU MD3, pemanggilan anggota Dewan oleh penegak hukum harus lewat izin presiden dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Pasal itu kini ‘diubah’ MK, sehingga pemanggilan anggota Dewan hanya berdasarkan izin presiden.[far]

Bagikan Ini :