telusur.co.id – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) turut berbela sungkawa atas tenggelamnya Kapal Motor Sinar Bangun, di Danau Toba, Sumatera Utara, pada Senin, 18 Juni 2018.

“Kami turut berduka cita atas peristiwa naas yang menimpa KM Sinar Bangun. Semoga proses pencarian berjalan lancar dan korban segera ditemukan,” kata Ketua Umum PB HMI, Respiratori Saddam Al Jihad dalam keterangan kepada wartawan, Minggu (24/6/18).

Dia meminta Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten setempat untuk menindak tegas kapal-kapal yang tidak mengikuti peraturan dan standar operasional prosedur perkapalan.

BACA JUGA :  Tragedi KM Sinar Bangun Tanggung Jawab Siapa?

“Dinas perhubungan di daerah semestinya melakukan pengawasan yang ketat terhadap kapal yang tidak patuh pada SOP. Sebab, ini soal nyawa orang banyak. Meskipun di hari lebaran, pengawasan kapal tidak boleh berhenti, harus tetap jalan” kata dia.

Ia menilai, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengabaikan aspek keselamatan penumpang. Hal itu dibuktikan dengan tenggelamnya kapal di Danau Toba. “Sudah jelas ada pembiaran terhadap kapal yang sedang mengangkut penumpang. Seandainya pihak Dinas Perhubungan melakukan pengecekan, mungkin kejadian seperti ini bisa diantisipasi.”

Mengacu pada UU No 9 Tahun 2015 tentang Otonomi Daerah, mengenai tugas dan kewenangan pemerintah daerah, ialah mengawasi dan mempersiapkan sarana dan prasarana publik. Bukan sebaliknya dibebankan pada pemerintah pusat.

BACA JUGA :  Maraknya Kapal Tenggelam, Visi Maritim Jokowi Dipertanyakan

“Dalam persitiwa ini, saya melihat ada yang tidak proporsional dalam hal kewenangan. Seharusnya yang bertanggung jawab atas tenggelamnya kapal di Danau Toba adalah Pemerintah Daerah. Maka Polri harus segera mengusut Dinas Perhubungan dan pihak pengawas di Sumut, karena ada upaya pembiaran yang menyebabkan hilangnya nyawa korban,” kata dia. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini