Ilustrasi/Net

telusur.co.id – Mulai awal tahun 2018, sampai dengan saat ini, KPK sudah menerima laporan penerimaan gratifikasi sebanyak 798. Laporan itu termasuk pelaporan gratifikasi pada Lebaran 2018 maupun laporan penerimaan lainnya.

Kabar tersebut sebagaimana disampaikan Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi, Giri Supradiono dalam keterangan kepada wartawan, Jumat (22/6/18).

Disampaikan, 75 persen di antaranya ditetapkan menjadi barang milik negara. “Nilainya sekitar Rp 7,2 miliar,” kata Giri.

Menurut Giri, pada tahun 2018 juga terjadi penurunan pelaporan penerimaan parsel Lebaran. Dimana pada tahun 2016 terdapat 40 laporan senilai Rp 39,375 juta.

Tahun 2017, sebanyak 28 laporan atau turun 30 persen senilai Rp 13,899 juta, dan pada tahun ini hanya 11 laporan atau turun 60 persen yang nilainya hanya Rp 4,975 juta.

BACA JUGA :  KPK Tunggu Perkembangan Penyidik Terkait Kejanggalan Keppres SBY

“Penurunan pelaporan gratifikasi menunjukkan bahwa adanya perbaikan lingkungan sistem pengendalian gratifikasi dan kesadaran menolak gratifikasi yang dilarang,” kata Giri.

Hal tersebut sejalan dengan pesan kampanye KPK untuk menolak gratifikasi, kecuali dalam kondisi tertentu dan tidak langsung diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sehingga diberikan kewajiban melaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari kerja.

KPK pun mengimbau agar melaporkan gratifikasi kepada KPK dalam waktu 30 hari kerja sejak diterimanya gratifikasi tersebut agar terbebas dari pidana penjara minimal 4 tahun maksimal 20 tahun atau seumur hidup.

BACA JUGA :  Golkar Harus Tanggung Jawab Soal Pansus Angket KPK

Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meliputi pemberian uang, barang, rabat (potongan harga), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya kepada setiap pegawai negeri dan pejabat penyelenggara negara.

Bagi mereka yang terbukti menerima gratifikasi terancam pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini