Presiden RI Joko Widodo/Net

telusur.co.id – Munculnya wacana eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sebagai lembaga independen akan diakhiri dan diganti dengan institusi internal pemerintah, membuat Forum Dosen Persaingan Usaha (FDPU) tergerak.

FDPU pun membuat petisi online dengan tajuk “Pertahankan Eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha”.

KPPU sendiri didirikan berdasarkan amanat undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-undang itu digagas melalui hak inisiatif DPR, sebagai respons atas maraknya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Selain undang-undang tersebut, berdirinya KPPU juga amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Itu sebabnya, FDPU menilai hilangnya lembaga independen semacam KPPU bakal berdampak lebih buruk di tengah ketiadaan konsep yang jelas dari lembaga pengganti.

BACA JUGA :  Fadli Zon Bikin Polling, Hasilnya Jokowi Keok

“Majelis komisi yang bertugas memeriksa dan memutus perkara di KPPU juga sudah tidak ingin dipertahankan, yang konon akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Dapat dibayangkan, materi muatan yang semula diatur di dalam peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang, kini diusulkan untuk diturunkan tingkatannya, agar cukup diatur dengan peraturan pemerintah,” tulis FDPU dalam pengantar petisinya.

Bagi mereka, terlepas dari kinerja KPPU yang saat ini belum maksimal, tidak dapat dipakai sebagai dalih untuk mengganti KPPU dengan mentransformasikannya menjadi lembaga di bawah komando pemerintah.

Akan jauh lebih baik, kata petisi itu, apabila kapasitas kelembagaan KPPU yang sudah ada ditingkatkan, agar di kemudian hari kiprah KPPU, termasuk dasar-dasar pertimbangan penjatuhan putusannya akan makin mumpuni mengawal persaingan usaha di negeri ini.

BACA JUGA :  Gerindra Minta Jokowi Tak Hamburkan Dana Utang Demi Kepentingan Elektoral

Tanggapan yang sama dilontarkan ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri. Menurutnya, Menteri Perdagangan jangan memperlakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai bawahannya. KPPU adalah lembaga independen, anak kandung reformasi bersama KPK.

“Tak tanggung-tanggung, di bawah Mendag sekarang, KPPU ingin dijadikan badan di bawah pemerintah. Kalau KPPU dan KPK dikebiri, kekuatan Orde Baru kian bertaring. Lalu, partai-partai Orba kembali mencengkeram, bahu membahu dengan kekuatan modal,” tulis Faisal melalui akun twitternya, @FaisalBasri yang terpantau redaksi telusur.co.id, Selasa (26/6/18).

“Berharap Presiden menertibkan menteri-menteri yang kerap memicu kegaduhan dan kerusakan, seperti Mendag. Merekalah musuh sejati Pak Jokowi, musuh dalam selimut.” [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini