Wasekjen Golkar Maman Abdurrahman/Net

telusur.co.id – Partai Golongan Karya tidak setuju dengan pelantikan Komjen M. Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat, sebagaimana yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negari, hari ini, Senin (18/6/18).

Golkar berpandangan, polemik pelantikan polisi yang karib disapa Iwan Bule itu, bisa membahayakan citra Presiden Joko Widodo.

“Ngawur, Golkar menyayangkan adanya langkah itu,” kata Wakil Sekjen Partai Golkar Maman Abdurrahman saat dihubungi telusur.co.id, Senin malam (18/6/18).

Dirinya menyadari, penunjukan Iwan Bule sebagai Pj Gubernur Jabar tentunya akan berdampak, terlebih Jabar akan melakukan pemilihan Gubernur.

Golkar, bersama Demokrat mengusung pasangan Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi di Pilgub Jabar 2018.

“Kita Pahami memang ada dampak dari penunjukan Pj Gubernur Jabar ini. Maka dari itu, kita akan fokus untuk memenangkan calon kepala daerah yang diusung Golkar,” kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan meminta Kementerian pimpinan Tjahjo Kumolo menjelaskan secara utuh alasan penunjukan polisi yang karib disapa Iwan Bule itu. Sebab, Taufik tidak mau keputusan Mendagri dapat memunculkan kecurigaan publik, apalagi di tahun politik.

BACA JUGA :  Kemendagri Diminta Evaluasi Penunjukan Iwan Bule

“Isu Pj Gubernur dari Polri itu muncul akhir tahun lalu, dan akhirnya dibatalkan, kita apresiasi. Karena waktu itu juga sempat ramai dan ada yang menentang. Tapi sekarang Kemendagri tetap melantik Pj Gubernur dari kalangan Pati Polri, ini sangat berpotensi menimbulkan kecurigaan,” kata Taufik kepada wartawan, di Jakarta, Senin (18/6).

Wakil Ketua Umum PAN ini meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)mengevaluasi kebijakannya tersebut. “Penunjukkan Pj Gubernur dari Polri layak dievaluasi.”

Diketahui, pagi tadi, Komjen Iriawan dilantik oleh Mendagri Tjahjo Kumolo sebagai Penjabat Gubernur Jabar di Gedung Merdeka Bandung, Jalan Asia Afrika, Bandung, Jabar.

Saat ini, Iriawan sendiri mengelola Sestama Lemhanas.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan alasan penunjukan bekas Kapolda Jabar itu sebagai Pj Gubernur.

Disampaikan Tjahjo, sebelumnya ada kesepakatan yang dimediasi Menkopolhukam bahwa untuk pejabat aktif di Mabes TNI dan Polri tidak usah dijadikan Pj Gubernur.

BACA JUGA :  PDIP Umumkan Cagub Jabar dan Jateng Pekan Ini

“Akhirnya, Pak Iriawan sudah dimutasikan dari pejabat Polri ke lembaga yang struktural eselonnya sama dengan dirjen (direktur jenderal), tidak ada masalah,” kata Tjahjo, usai pelantikan Iwan Bule, di Gedung Merdeka, Kota Bandung.

Menurut Tjahjo, penunjukan Iriawan sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan telah mendapat restu dari Presiden RI, Joko Widodo.

Dirinya mengaku tidak mungkin membuat kebijakan yang melanggar undang-undang. “Kalau saya melanggar kan bisa dipecat sama Bapak Presiden.

Pelantikan Iwan Bule, didasarkan pada Pelantikan Pejabat Gubernur Jawa Barat sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor: 106/P Tahun 2018 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Masa Jabatan Tahun 2013-2018 dan Pengangkatan Pejabat Gubernur Jawa Barat. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2018. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini