telusur.co.id – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Uji materi pengujian UU No 2 tahun 2018 tentang perubahan ke dua atas UU no 17 tahun 2014 tentang MPR/DPR/ DPD dan DPRD (UU MD3), terkait pemanggilan paksa oleh DPR terhadap warga masyarakat dan badan hukum yang berbasis organisasi kemasyarakatan.

Dalam putusan MK yang dibacakan hakim Suhartoyo menyebutkan bahwa MK menerima dan sependapat dengan pemohon bahwa pasal 73 ayat 3, ayat 4 huruf a dan c, pasal 122 huruf K, serta pasal 245 ayat 1 UU MD3 melanggar UU 1945 dan tidak mempunyai hukum yang tetap.

Dalam prtimbangan itu juga MK menyebut pemanggilan paksa yang dilakukan tidak jelas parametenya dan dapat menjadi multitafsir dalam tugas dan fungsi DPR. Sebab, Pemanggilan paksa dapat dilakukan guna penegakan hukum saat proses penyelidikan dan dalam tahap persidangan sesui dengan pasal 112 KUHP.

BACA JUGA :  DUO JAGO

“Ditemukan fakta dalam pasal 73 ayat 3 ayat 4 dan ayat 5 dalam UU MD3, dalam pasal satu tidak disebutkan dengan jelas pemanggilan rapat sehingga dapat ditafsirkan dapat dilakukan pemanggilan disetiap jenis rapat di DPR. Sulit bagi Mahkamah menerima usulan DPR yang dapat melakukan Pemanggilan paksa kepada setiap orang dalam rapat apapun padahal sampai saat ini belum jelas apakah rapat DPR bagian dari bagian kewenangan hukum,” ungkap Suhartoyo dalam sidang, MK, Rabu (28/6/18).

Lebih lanjut MK mempertimbanhkan bahwa sekalipun pemanggilan paksa dilakukan oleh pihak kepolisian dapat dibahtahkan karena DPR bukan lembaga bagian proses penegakan hukum dan kepolisian merupakan institusi penegak hukim yang baru mendaptkan kewenagan pemanggilan paksa ketika adanya laporan penyelidikan yang asli dari lembaga kepolisian.

BACA JUGA :  Wewenang MKD Dianulir, Parlemen Diminta Patuhi Putusan MK

“Artinya lembaga kepolisan bisa melakukan pemanggilan paksa apabila lembaga kepolisian mendapatkan laporan adanya tindak pidana dan setelah dilakuman dua kali pemanggilan,” paparnya.

Oleh karena itu kembali dijelaskannya, Apabila DPR ingin menggunakan kewengannya untuk memanggil setiap orang dalam penyelidikan dalam hak angket harus melalui prises kehati-hatian karena dinilai mempunyai masalah konstitusi

“Harus jelas apakah rapat itu penegakan hukum atau bukan karena meskipun dalam rapat hak angket sekalipun harus dijernihkan dahulu sebagai proses hukum atau bukan. Karena harus adanya penyelidikan terlebih dahulu,” ungkapnya lebih lanjut.[far]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini