telusur.co.id- Dengan alasan pemohon tidak mempunyai legal standing (kedudukan hukum) terkait gugatan, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak Judicil Review (JR) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait masa jabatan presiden/wakil presiden.

“Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” kata Hakim Konstitusi Anwar Usman membacakan putusan di gedung MK, Kawasan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (28/6/18).

Gugatan UU Pemilu yang ditolak MK, sebelumnya diajukan Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa, Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusimn dan perseorangan Muhammad Hafiz.

Pemohon menguji Pasal 69 huruf n UU Pemilu. Dimana, meminta MK menyatakan frasa ‘selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama’ dalam pasal tersebut, beserta penjelasannya, bertentangan dengn UUD 1945. Serta, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang jabatan itu tidak berturut-turut.

BACA JUGA :  Narasi Capres Yang Dangkal dan Tak Berkelas

Seperti diwartakan, JR ini juga dilatari aspirasi sejumlah kelompok masyarakat yang ingin Jusuf Kalla (JK) kembali maju mendampingi Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 mendatang. Namun, frasa dalam UU Pemilu dianggap menghambat pecalonan JK, sebab sudah dua kali menjabat Cawapres.

JK diketahui pernah menjadi wapres untuk presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pada 2004-2009 sebelum mendampingi Jokowi saat ini.[far]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini