Foto: Biro Pers Setpres/Laily Rachev

telusur.co.id- Presiden Joko Widodo menghormati keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait peraturannya yang melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk mengikuti pemilihan anggota legislatif  2019. Pasalnya, KPU telah diberikan amanat untuk membuat peraturan tersebut.

“Undang-Undang memberikan kewenangan kepada KPU untuk membuat peraturan,” ujar Presiden di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, pada Senin (2/718), dilansir dari keterangan tertulis Biro Sekretariat Presiden.

Meski begitu, apabila kemudian ada pihak-pihak yang berkeberatan dengan aturan tersebut, Jokowi mempersilakan untuk menggunakan mekanisme yang ada, mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA).

Seperti diwartakan, KPU telah resmi melarang mantan koruptor mengikuti Pileg 2019 sejak 30 Juni 2018. Larangan tersebut sudah tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Hal itu, tertuang pada pasal 7 ayat (1) poin h. Bunyinya adalah “Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.”[far]

Bagikan Ini :