Gedung Bawaslu/Net

telusur.co.id – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan, secara tegas menyatakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 Tahun 2018 tentang larangan bekas Narapidana Koruptor maju Calon legislatif menabrak Undang-Undang.

Menurut dia tidak seharusnya KPU menerbitkan aturan itu. Sebab masih ada langkah atau cara lain.

“Sikap kami jelas kami mendukung upaya supaya parlemen bersih dari mantan napi tapi pengaturannya tidak dengan bertabrakan dengan UU,” ucap dia di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/7/18).

Bukan itu saja, Abhan juga belum menganggap PKPU no 20 tahun 2018 lantaran belum mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

Ia berharap KPU kembali pada Undang-Undang yang berlaku sebagai paraturan sebelumnya. “Yang jelas dari kami, seluruh peraturan di bawah UU harus diundangkan,” ungkapnya.[far]

Bagikan Ini :