telusur.co.id- KPU telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kota, sudah disahkan. Bahkan, KPU mengklaim peraturan tentang mantan koruptor dilarang Nyaleg itu sudah bisa diberlakukan tanpa harus pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Utut Adianto, mengatakan, pihaknya belum mangakui PKPU itu sebelum ditandatangani oleh Menkumham, Yasonna Hamonangan Laoly,

“Kalau PKPU kami masih menunggu Pak Laoly, karena PKPU berjalan kalau Pak Laoly menandatanganinya. Kan undang-undang, baru PKPU, urutannya gitu,” ujar Utut Adianto di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/8/18).

Menurut dia, sesuai dengan aturan perundang-undangan, bahwa peraturan di bawah undang-undang itu harus ditandatangi oleh Kemenkumham untuk bisa resmi dilaksanakan.

Hingga saat ini, tegas Wakil Ketua DPR itu, Menkumham belum memasukkan dalam lembaran negara sebagai aturan perundang-undangan.

“Bukan kami membela kader kami Pak Yasonna. Tapi, memang urutannya seperti itu,” tukasnya.[far]

Bagikan Ini :