Net

Oleh: Dr. Joni SH

TERNYATA Pilkada serentak yang baru lewat menimbulkan masalah serius yaitu kegoncangan jiwa. Proses Pilkada menciderai konstitusi yang seharusnya berbasis musyawarah mufakat diganti dengan model one man one vote. Maka lengkaplah demokrasi kapitalis yang sangat jauh dari kepribadian dan jiwa bangsa.

Generasi milenial mesti memberikan koreksi total terhadap demokrasi yang sedang berlangsung. Lestarikan demokrasi Pancasila yang sudah berurat berakar dalam budaya bangsa. Sehingga tidak ada lagi kegoncangan dan kesakian jiwa.

Dua potong kalimat itu adalah pendapat Prof. Syaiful Bahri, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, menanggapi atau tepatnya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada serentak yang sudah dilaksanakan dan “tanpa masalah” beberapa waktu berselang.

Permasalahan yang menggelitik untuk dipertanayakan adalah, benarkah jiwa kita, baik pemilih aktif maupun pasif (para calon) menderita kegoncangan jiwa dan generasi milenial, kita semua yang aktif dalam posisi masing masing ketika penyelenggaraan Pilkada berlangsung harus mengoreksi?. Bentuk koreksi seperti apakah gerangan yang harus dilakukan?.

Musyawarah Mufakat versus Pemungutan Suara

Bahwa sebagai sebuah peristiwa, apa lagi bersifat nasional selalu tidak terlepas dari plus minus, penilaian positif dan negatif. Berjuta orang yang terlibat secara langsung dalam poroses Pilkada serentak tentu mempunyai penilaian masing-masing yang sifatnya pro dan kontra. Positif dan untuk itu diteruskan dan negative, untuk itu harus diganti dengan siostem yang lain.

Namun dibalik itu semua tentu ada pegangan obyektif yang didasarkan pada proses perjalanan Panjang yang pada akhirnya dikristalisasikan dalam bentuk hukum, yaitu peraturan perundangan yang dijadikan sebagai dasar pijakannya.

Prosers itu dalam Pilkada telah dilaksanakan melalui Pilkada serentak tahun 2015, tahun 2017, tahun 2018 dan akan disambung lagi pada tahap berikutnya, dan berakhir dengan Pemilihan serentak dari lima pemimpin, yaitu memilih Presiden dan Wapres, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pilkada untuk Gubernur, Bupati dan atau Walikota. Hal ini diperkirakan akan terjadi di tahun 2024 mendatang.

Maknanya, bahwa proses yang didasarkan pada pilihan atau pemilihan itu tidak lahir begitu saja. Ia lahir bersamaan dengan refleksi dari kemajemukan, refleksi dari multikultural kepemimpinan dari berbagai peristiwa yang mengiringi. Pada akhirnya diambil keputusan terbaik tentang teknis cara memperoleh pemimpin dimaksud, yang dipandang terbaik untuk proses rekruitmen pemimpin bangsa baik pada level nasional maupun daerah.

Dari teknis ini ditahbiskan atau dinamai dengan proses pelaksanaan demokrasi. Secara khusus atau secara sfesifik disebut sebagai pelaksanaan demokrsi Pancasila. Musyawarah mufakat dan atau pemungutan suara yang didasarkan pada perolehan suara terbanyak adalah modus yang tentunya dapat diterapkan sesuai waktu dan tempatnya.

Bahwa demokrasi pancasila tidak hanya meliputi demokrasi di bidang pemerintahan atau bidang politik (demokrasi dalam arti sempit), tetapi juga telah berkembang menjadi demokrasi dalam arti luas. Yaitu meliputi berbagai sistem dalam masyarakat, seperti sistem politik, ekonomi, sosial dan interaksi antara Lembaga negara dan rakyatnya, dan lain sebagainya.

Sistem politik demokrasi pancasila dalam tataran normatif didasarkan pada musyawarah mufakat. Musyawarah mengandung prinsip yang didasari oleh beberapa fondasi yaitu: bahwa musyawarah bersumber pada paham sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Bahwa setiap putusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan dan tidak boleh bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945.

Pancasila sebagai landasan filosofis dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional merupakan “harga mati”, setidaknya untuk saat sekarang. Ini adalah fondasi filosofi dan operasionalisasi yang harus dilaksanakan secara konsisten.

Pada tataran teknis, bahwa pelaksanannya adalah dengan musyawarah mufakat. Setiap peserta musyawarah mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengeluarkan pendapat. Musyawarah didasarkan pada kebersamaan, tidak didasarkan pada kemenangan atau kekalahan. Semua peserta musyawarah adalah pemenang.

Berikutnya bahwa untuk itu maka setiap putusan, baik sebagai hasil mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak harus diterima dan di laksanakan. Tidak ada alasan karena tidak sesuai dengan pendapat lalu berposisi sebagai outsider. Prinsip berikutnya bahwa manakala cara musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai dan telah diupayakan berkali-kali maka dapat di gunakan cara lain yaitu dengan pengambilan suara terbanyak (voting). Artinya voting bukan merupakan sesuatu yang ditabukan. Keberadannya justru merupakan solousi ketika musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai atau mengalami kebuntuan.

Dalam hubungan ini kita sudah mafhum bahwa dalam demokrasi modern ini untuk masalah pemilihan pemimpin (formal) musyawarah mufakat tidak akan pernah terapai. Sebabnya, kekuatan yang ada dari komponen yang melakukan musyawarah ini bersifat seimbang. Secara normatif memang mungkin saja dijalankan, tetapi pada praktiknya musykil menemukan titik pendapat yang sama.

Dalam teori, Machiavelli sudah mengingatkan bahwa dalam perundingan mesti ada satu kekuatan besar. Kekuatan inilah yang kemudian harus mengalahkan yang kecil, untuk tunduk kepada kehendak kelompok mayoritas. Hal itu harus dilakukan dengan berbagai cara, temasuk dengan cara kekerasan. Mustahil dicapai kesepakatan, manakala kedudukan kelompok yang berunding itu sama.

Secara praktis hal itu bisa dicermati, bahwa ideologi anggota Dewan yang berasal dari berbagai partai itu tidak sama. Kebhinekaan ideologi partai, kendatipun didasarkan pada Pancasila yang sama ternyata jabarannya tidak sama, dan tidak akan pernah disamakan. Oleh karena itu sebabgai solusinya adalah dilaksanakan dengan pemilihan secara langsung, terutama pada Pilkada. Karena mustahil hal itu bisa dimusyawarahkan.

Apakah itu merupakan cara yang cacat?. Tentu saja tidak, karena hal itu tidak atau bukan merupakan sistem yang diakomodasikan dari luar, khususnya dari Barat. Dalam perkembangan sejarah kepemimpinan di Indonesia, khususnya di Jawa mulai jaman dahulu telah ada sistem pemilihan kepala desa dengan cara one man one vote. Itu tidak jadi masalah, dan untuk Kepala Desa dimaksud pemilihan seperti berlangsung sampai saat ini.

Oleh karena itu tidak ada yang salah dalam penerapan pemungutan suara untuk memilih pemimpin. Rasionalisasi mengenai hal ini juga berakar pada sejarah bangsa. Bahasanya adalah – pilihan cara terbaik dari berbagai cara pilihan yang baik. Bukan pilihan buruk dari berbagai pilihan terburuk

Tentang Sakit Jiwa dan Perubahan

Bahwa kemudian banyak yang sakit jiwa itu hanya sinyalemen. Sejatinya tidak ada yang harus menderita sakit jiwa, jika seluruh proses itu dilaksanakan berdasarkan sistem demokrasi Pancasila yang telah dibakukan. Tidak ada yang harus dikoreksi dalam sistem dimaksud, karena sekali lagi itulah implementgasi dari demokrasi Pancasila yang paling masuk akal dilaksanakan untuk saat ini. Jika musyawarah untuk mufakat dipaksakan, yang muncul adalah chaos dan itu sangat tidak baik atau sangat berbahaya bagi integrasi bangsa secara keseluruhan.

Dalam kaitan dengan keinginan untuk dirubah, maka formulasi yang harus diterapkan pasti sulit ditemukan. Misalnya, apakah harus kembali kepada sistem perwakilan oleh MPR untuk Pilpres, dan apakah kembai kepada Pilihan oleh DPR(D), untuk pemilihan gubernur, bupati darn walikota?. Pada hal cara itu dinilai sarat dengan money politics, sarat kepentingan yang berbau Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Oleh sebab itu ditinggalkan untuk diganti dengan cara sekarang.

Pada hal ketika dilaksanakan itu oleh lembaga perwakilan justru menimbulkan berbagai konflik vertikal dan horizontal, yang justru mendegradasi kualitas kebersamaan?. Kembali kepada masa lalu, adalah langkah utopis yang tidak jelas pangkalnya. Kembali kepada masa lalu merupakan langkah mundur.

Bahwa demokri Pancasila adalah idealism yang abstrak. Bagaimana isinya tergantung kepada perkembangan jaman yang dinetralisasi berdasarkan cara teknis terbaik. Untuk sementara dengan cara seperti sekarang adalah cara terbaik. Adanya perubahan akan mengharuskan dicarinya formulasi yang didasarkan pada trial and error yang belum tentu sesuai dengan kepribadian bangsa. Belum teruji berdasarkan kenyataan konkret.

Jadi dengan cara seperti sekarang, yang sudah diatur dalam Undang Undang yang merupakan pilihan dari para wakil rakyat yang dituangkan dalam Undang Undang adalah pilihan terbaik. Tinggal dikenali efek negatifnya dan itu kemudian yang perlu diperbaiki. Jadis tidak perlu dengan utopia yang langkah teknisnya justru mendegradasi kualitas demokrasi Pancasila sebagai idelisme bersama.[]

Bagikan Ini :