KPU Bakal gelar rapat internal soal putusan MA

Oleh : Judilherry Justam

telusur.co.id – Walaupun Menkumham Yasonna Laoly tidak bersedia menanda-tangani Peraturan KPU mengenai Pencalonan Anggota Legislatif karena KPU mempersyaratkan mantan nara pidana koruptor dilarang menjadi anggota legislatif, akhirnya KPU tetap menerbitkan Peraturan KPU no. 20/Tahun 2018 mengenai Pencalonan Anggota Legislatif dimaksud, walaupun tanpa tanda-tangan Menkumham.

Seharusnya dapat dimengerti bahwa tanda-tangan Menkumham pada Peraturan KPU tersebut hanyalah bersifat administratif. Menkumham tidak dapat menolak menanda-tangani Peratutan KPU dengan alasan – karena menurut Menkumham – ketentuan pelarangan calon legislatif yang pernah menjadi nara-pidana korupsi bertentangan dengan UU Pemilu, sedangkan KPU beranggapan ketentuan yang sangat penting bagi terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN tersebut memang tidak diatur dalam UU Pemilu, tapi juga tidak dapat dikatakan bertentangan.

Selanjutnya, sejalan dengan larangan mantan nara-pidana korupsi menjadi calon anggota legislatif, Peraturan KPU tersebut juga mewajibkan calon anggota legislatif membuat LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) sebagai salah satu syarat dalam mencalonkan diri. Maklumlah selama ini, sangat minim kepatuhan anggota legislatif untuk membuat LHKPN yang seharusnya dilaporkan setiap tahun. Ketentuan ini juga dianggap oleh Menkumham dan DPR bertentangan dengan UU Pemilu, sehingga disebutkan rawan untuk digugat secara hukum. Padahal pihak DPD (Dewan Perwakilan Daerah) ternyata bersedia menerima ketentuan Peraturan KPU tersebut.

Dengan demikian bila memang dinilai Peraturan KPU tersebut bertentangan dengan UU, biarkanlah Mahkamah Agung untuk memutuskannya, jangan ujug-ujug sudah dinilai bertentangan dengan undang-undang baik oleh Menkumham maupun DPR. Dari berita terakhir yang kita dengar memang sudah ada beberapa pihak yang menggugat ketentuan tersebut di atas ke Mahkamah Agung.(Red/ist).

Judilherry Justam, aktivis Malari 1974

Bagikan Ini :