telusur.co.id-Kuasa Hukum partai Hanura kubu Oesman Sapta Odang (Oso), Petrus Salestinus, mengaku heran atas putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN) Jakarta, yang mengabulkan gugatan Hanura kubu Bambu Apus kepengurusan Daryatmo – Sarifuddin Sudding dan membatalkan SK Menteri Hukum HAM M.HH-O1AH.11.01 tentang kepengurusan Oesman Sapta Odang. Padahal, Daryatmo-Sudding tidak memiliki legal standing mewakili DPP Hanura.

“Kenapa kita persoalkan legal standing ini, karen Suding ini mereka menamakan diri sebagai DPP Partai Hanura. Artinya ada dua Kepengurusan padahal dalam UU parpol, menyatakan dua kepengurusan dalam satu partai dibentuk itu tidak diakui UU Pemilu,” ujar Petrus dalam konperensi pers di Kawasan Sudirman, Jakarta, Selasa (3/7/18).

Petrus menjelaskan, dengan tidak diakuinya Sudding sebagai pengurus DPP, seharusnya PTUN bila menolak permohonan gugatan tersebut.

“Ada yang menggugat atas nama DPP itu bisa di drop oleh PTUN, karena  tak memenuhi syarat. Tetapi ini diakomodir oleh pengadilan,” sesal Petrus.

Kejanggalan lain, tutur Petrus, dikabulkannya gugatan kubu Bambu Apus ini  diluar presdiksi. Sebab, dalam UU partai politik, tidak ada dualisme kepengurusan. Jika pun ada, maka penyelesaiannya ialah melalui Mahkamah Partai.

“Hakim ini mengakomodir dualisme pimpin pusat parpol padahal dalam UU Paprol dilarang. Hakim tak mengubris UU itu. Jelas disini hakim telah merusak kehidupan parpol dan merusak AD/ART partai Hanura,” tukas dia.[far]

Bagikan Ini :