Mahkamah Konstitusi/Net

telusur.co.id – Mantan Komisioner KPU Hadar N. Gumay optimis gugatannya terkait Presidentia treshold atau ambang batas nyapres diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Meski, sebelumnya MK pernah menolak gugatan terhadap uji materi tersebut.

Kata Hadar, dalam pemohonannya kali ini terdapat alasan-alasan baru, seperti memperkecil peluang partai politik atau calon presiden untuk maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dengan mengikat dinamika hasil pemilu sebelumnya.

“Kalau terjadi calon tunggal, itu bertentangan dengan calon presiden dan wakilnya. Pemilihan itu harus ada calon lebih dari satu,” ungkapnya di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (3/7/18).

Dijelaskan Hadar, syarat ambang batas pencalonan presiden yang tertuang dalam pasal 222 UU no 7 tahun 2017. Sudah tidak berlaku lagi apabila diterapkan dalam pemilu serentak. Karena, dalam pemilu sebelumnya, ambang batas dihasilkan dalam suatu pemilu yang berselang selama beberapa bulan saja.

“Kita mengalami situasi pemilu yang berbeda, sehingga tidak bisa kita biarkan. Konstitusi kita mengatakan partai-partai peserta pemilu, bukan parpol peseta pemilu sebelumnya,” ungkap Hadar

Diketahui, MK pda Selasa (3/7/18) menggelar sidang perdana uji materi pasal 222 Undang-Undang No 7 tahun 2017. persidangan itu dipimpin hakim Konstitusi Saldi Isra didampingi hakim I Gde Dewa Palguna dan wahiduddin Adams.[far]

Bagikan Ini :