telusur.co.id – Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana uji materi pasal 222 Undang-Undang No 7 tahun 2017 yang kembali digugat oleh sejumlah Aktifis dan Akademisi

Sidang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra dengan didampingi oleh dua orang hakim I Gede Dewa Palguna dan Wahiduddin Adams dengan agenda mendengarkan alasan pemohon melakukan Judicial Review.

Dalam sidang, Hakim Konstitusi Saldi Isra mempertanyakan alasan baru dari permohonan uji materi pasal 222 Undang-Undang No 7 tahun 2017 yang sebelumnya sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

“Untuk ajukan permohonan ini, tugas saudara menjadi lebih berat mencari apa yang belum dipenuhi, ini kan sebelumnya sudah diputus, jadi kalau perkara yang sudah diputus itu kan, kalau anda ingin ajukan ini harus ada alasan berbeda,” Ucap Saldi saat sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (03/07/18).

“Coba telah putusan-putusan sebelumnya terkait Pasal 222 ini, lalu diputuskan sebelum itu ada alasan-alasan apa saja? Soalnya kalau kita lihat persoalan ini sebelumnya sudah muncul. Nah yang perlu ditunjukkan ke kami itu adalah alasan berbeda apa yang perlu ditunjukkan pemohon kepada kita,” ungkapnya melanjutkan.

Saldi pun menyarankan pemohon untuk membuat matriks alasan-alasan dari uji materi Undang-Undang tersebut agar bisa langsung dikontraskan.

“Mestinya, sebelum kita diskusikan ke anggota lain, jauh lebih sederhana kalau para pemohon bisa membuat matriks. Kira-kira apa yang sebelumnya sudah ada dan apa bedanya dengan alasan yang diajukan sekarang supaya ini bisa dikontraskan,” sarannya.

Bukan hanya alasan, hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna yang ikut mendampingi Saldi dalam sidang juga menyarankan agar pemohon memberikan bukti alasan hukum konstitusional yang baru agar dapat dipertimbangkan oleh hakim.

“Untuk membuktikan kebaharuan, sebenarnya yang disebut hukum acara itu bukan sekedar alasan tapi hukum konstusionalnya harus baru. Artinya di situ harus selalu ada alat konstusionalnya seperti baik yang menyangkut pokok permohonan atau legal standing. Saya juga mau katakan buatlah semacam perbedaan antara permohonan ini dengan yang sebelumnya supaya dapat dipertimbangkan oleh kami,” sebutnya.

Seperti diketahui, Pengujian pasal dan UU ini merupakan pengujian yang kedua setelah sebelumnya, MK telah menolak uji materi pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Uji materi ini diajukan Partai Idaman yang teregistrasi dengan nomor 53/PUU-XV/2017. Pada awal tahun 2018.[far]

Bagikan Ini :