Prof.Dr. Syaiful Bakhri, SH.MH (Ahli Hukum) | Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)

Sudah semestinya apabila pembentukan akhlak mulia harus tetap diprioritaskan dalam tujuan penyelenggaraan pendidikan. Namun, seiring lajunya zaman rasanya semakin berat tantangan dunia pendidikan ini dalam rangka menyiapkan manusia yang mempunyai akhlak mulia. Diketahui, bahwa pada era globalisasi ini, batas-batas budaya sulit dikenali.

Oleh karena itu, tugas dunia pendidikan semakin berat untuk ikut membentuk bukan saja insan yang siap berkompetisi, tetapi juga mempunyai akhlak mulia dalam segala tindakannya sebagai salah satu modal sosial (capital social). Agar terbentuknya insan yang berakhlak mulia, tentu saja ada suatu tuntutan bagaimana proses pendidikan yang dijalankan mampu mengantarkan manusia menjadi pribadi yang utuh, baik secara jasmani maupun rohani. (Sudarwan Danim, 2006: 65).

Lebih dari itu, dunia pendidikan masih dihadapkan pada kerusakan yang tengah dialami bangsa Indonesia, yaitu permasalahan “krisis multidimensi”. Artinya, krisis yang tengah melanda bangsa ini tidak hanya dalam bidang financial moneter (keuangan) semata, melainkan juga adanya pengelolaan yang lemah (weak governance) dalam urusan pemerintahan serta kekuasaan, sehingga semakin merambah meliputi semua segi kehidupan bangsa (Nurcholish Madjid, 2004: 113).

Untuk itu, penegakan akhlak yang mulia harus menjadi agenda yang tidak boleh dikesampingkan, karena lemahnya akhlak inilah yang tampaknya menyebabkan bangsa ini mengalami krisis multidimensi.

Dapatlah diamati, KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) yang menjadi penyakit bangsa ini sulit dihentikan, seakan-akan telah menjadi suatu budaya. Bahkan pada era reformasi ini ditemui, untuk tidak mengatakan banyak, orang yang awalnya meneriakkan “hentikan korupsi”, sekarang sebaliknya malah dia sendiri yang melakukan KKN.

Seakan-akan dia berteriak karena belum mendapat bagian kue, dan ketika giliran mendapatkannya lantas diam Melihat kedaan semacam ini, tidaklah berlebihan apabila salah satu perioritas garapan dunia pendidikan adalah mengatasi krisis akhlak yang tengah melanda bangsa ini.

Namun, terkadang memang terasa ironis, disebabkan kebanyakan yang melakukan tindak korupsi atau berprilaku tak berakhlak adalah mereka orang-orang yang “terdidik”. Mereka adalah orang yang pernah mengenyam dunia pendidikan, yang rata-rata pernah duduk di tingkat pendidikan menengah lanjutan sampai perguruan tinggi, bahkan tingkat doktoral.

Pertanyaannya adalah, apakah hal tersebut menandakan kurang berhasilnya dunia pendidikan bangsa Indonesia? Atau, perilaku yang semacam ini sudah menjadi mental kebanyakan masyarakat bangsa Indonesia, sehingga sulit disembuhkan. Terlepas dari semua itu, tetap bahwa pendidikan akhlak atau pendidikan humaniora harus dikedepankan. Dengan demikian, tidak semestinya terdengar atau keluar perkataan “putus asa”. (Bersambung)

Oleh Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH. MH

Bagikan Ini :