Hanura/telusur.co.id

telusur.co.id – Komisi Pemilihan Umum diminta tidak mengintervensi independensi partai politik. Sebab, permalasahan parpol bisa diselesaikan melalui internalnya.

Demikian disampaikan Ketua DPP Partai Hanura, Doddy Abdul Kadir, usai rapat terbatas di Kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (4/7/18).

Hal tersebut disampaikannya terkait surat Kementerian Hukum dan HAM, yang mengimbau DPP Hanura Oesman Sapta menyusun kepengurusan dengan mengakomodir kelompok Hanura pimpinan Daryatmo dan Sarifuddin Sudding.

“Sesuai UU yang ada, kami minta KPU bersikap independen agar dapat menjaga ketertiban dan pelaksanaan kepartaian berjalan kondusif,” kata Doddy.

Doddy melanjutkan, surat keputusan Kemenkum dan HAM menyatakan bahwa DPP Hanura yang dinyatakan sah adalah pimpinan Oesman Sapta, dan Sekretaris Jenderal Herry L. Siregar. Hal itu sesuai dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Hanura di bawah kepemimpinan Oesman Sapta, lanjut Doddy, sudah terverifikasi oleh KPU menjadi partai peserta Pemilu 2019 dengan nomor urut 13.

“Hingga saat ini tidak ada keputusan apapun yg mempengaruhi membatalkan tentang verifikasi final itu,” kata dia. [ipk]

Bagikan Ini :