Ilustrasi/Net

telusur.co.id – Bekas narapidana kasus korupsi dilarang untuk jadi calon legislatif. Larangan itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Menurut Komisioner KPU, Ilham Saputra terdapat perubahan dalam PKPU tersebut. Jika sebelum diundangkan oleh Kemenkum dan HAM calon yang pernah terjerat kasus korupsi dilarang mencalonkan diri, sekarang partai peserta pemilu yang dilarang mencalonkan anggotanya yang pernah jadi napi koruptor.

Hal itu disampaikan Ilham kepada wartawan, di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (4/7/18).

“Kemarin (sebelum diundangkan Kemenkum dan HAM) kita tempatkan proses calon koruptor tidak boleh, orang perorang. Tapi sekarang kita meminta kepada partai untuk tidak mencalonkan,” kata Ilham.

“Tapi sama, kita akan cek dokumen dari parpol, apakah ada atau tidak orang-orang yang pernah jadi mantan napi koruptor, kalau ada kita kembalikan, sama saja perlakuannya.”

Tidak hanya itu, parpol wajib menyerahkan formulir B1 yang berisi pakta integritas, yang berisis tidak mencalonkan eks napi korupsi. Pakta integritas yang ditanda tangani ketua umum parpol dan sekjen ini menjadi syarat pendaftaran caleg.

“Wajib bagi partai (menyerahkan Formulir B1),” kata dia.

Diketahui, sebelum diundangkan Peraturan KPU larangan eks napi korupsi tersebut diatur dalam pasal 7 ayat 1 huruf (h), kini larangan berpindah ke pasal 4 ayat 3. Berikut bunyi pasal tersebut:

“Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat(2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

Selain itu, ada pimpinan partai politik juga wajib membuat pakta integritas terkait caleg-caleg yang diajukan. Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 6 ayat 1 huruf (e), yang bunyinya sebagai berikut:

Setiap Partai Politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yang berisi rincian untuk setiap Dapil yang tercantum dalam formulir Model B.1.” [ipk]

Bagikan Ini :