Net

telusur.co.id- Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar, mengatakan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 soal mantan narapidana korupsi dilarang menjadi calon legislatif dinyatakan sah. Karena, sudah ditandatangi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenmkumham).

“Apabila sudah diundangkan dalam lembaran negara maka sah menjadi peraturan perundang-undangan sebagaimana persyaratan yang diatur Pasal 87 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” kata Bahtiar dalam keterangan persnya, Rabu (4/7/18).

Menurut Bahtiar, posisi Kemendagri sudah jelas terkait pelarangan eks koruptor dilarang nyaleg ini. Kemendagri menunggu langkah yang ditempuh Kemenkumham.

Sebab, Kemekumham lah yang memiliki kewenangan dalam hal pemberian nomor sebuah aturan. Saat ini, Kemekumham pun telah memasukkan PKPU tersebut ke dalam lembaran negara.

“Sekarang Kemenkumham telah mengundangkan dalam lembaran negara. Ini sudah sesuai dengan Pasal 87 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan. Ini harus dihormati,” ungkapnya.‎[far]

Bagikan Ini :