Foto: net

telusur.co.id – Peraturan KPU (PKPU) nomor 20 tahun 2018, pasal 7 ayat 1 huruf h tentang persyaratan calon anggota legislatif bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi, disambut baik oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

Direktur Perludem Titi Anggraini menilai aturan itu memperlihatkan kualitas pemilu di Indonesia semakin baik.

“Suatu hal yang baik ya. Integritas itu bukan dalam penyelenggara dan proses tapi juga integritas hasilnya,” ucap dia kepada telusur.co.id, Rabu (4/7/18).

Titi juga merasa yakin, apa yang dilakukan KPU merevisi Peraturan KPU tidak sembarangan. Sebab, KPU sudah tentu melakukan kominikasi pada pakar-pakar dan akademisi.

“Jadi apa yang dilakukan KPU mensikroniasi aturan-aturan yang sudah ada jadi gak baru. Untuk Pileg kan belum diatur nah KPU membuat aturan yang konsisten,” ucap dia.

Oleh sebab itu dirinya berharap kemenkumham tetap mengundangkan PKPU dan berharap tata kelola negara semakin bersih dan bebas korupsi.

“Perundagan ini merupakan kewajiban bagi kemenkumham untuk menyebarluskan PKPU ini,” ungkapnya.[far]

Bagikan Ini :