Saleh Partaonan Daulay/Net

telusur.co.id- Wakil Ketua Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay, mendesak pemerintah memperhatikan keberadaan pekerja migran Indonesia (PMI) di Timur Tengah.

Pasalnya, berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi DPR, moratorium pengiriman PMI justru menimbulkan masalah baru.

“Ditemukan adanya PMI ilegal yang dikirimkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jumlah PMI ilegal ini semakin lama semakin banyak,” ujar Saleh kepada telusur.co.id, Kamis (5/7/18)

Menurut politisi PAN, pengiriman PMI melalui jalur informal itu dilakukan dengan beragam modus, ada yang menggunakan visa kunjungan wisata, visa umrah, kunjungan keluarga, dan lainnya. Namun, saat tiba di negara tujuan, justru dipekerjakan.

“Rata-rata mereka bekerja sebagai asisten rumah tangga” paparnya.

“Ini kan persoalan suplay and demand. Di Indonesia, banyak yang membutuhkan pekerjaan dan siap diberangkatkan, di timur tengah banyak yang membutuhkan. Karena ada aturan moratorium, mereka lalu mengirimkannya melalui jalur informal,” sambungnya.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini meminta pengiriman ini dihentikan. Jika dibiarkan berlarut-larut, maka akan menjadi persoalan dikemudian hari.

Selain itu, semakin banyak PMI yang menempuh jalur informal, akan sulit pula bagi pemerintah untuk mengawasi.

“Nanti kalau sudah ada masalah, kesulitan itu baru akan terasa,” tukas dia.[far]

Bagikan Ini :