Bambang Soesatyo/telusur.co.id

telusur.co.id – Polemik Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 20 tahun 2018 terkait pelarangan bekas narapidana korupsi maju sebagai anggota legislatif di 2019 membuat pimpinan DPR RI memanggil Komisi II, Kemendagri, Menkumham, KPU, dan Bawaslu.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, pertemuan itu dilakukan agar tidak terjadi pemahaman yang berbeda.

“Hari ini memang sudah diagendakan pertemuan Komisi II Bawaslu, Pimpinan DPR, KPU, Mendagri, Menkum HAM,” ucap dia.

Memang, dikatakan Bambang aturan pelarangan mantan narapidana korupsi tak dapat maju sebagai caleg membingungkan. Oleh karena itu, KPU harus menjelaskan alasannya.

“Ketentuan itu jelas melanggar konstitusi hukum. karena seseorang tidak boleh dihukum dua kali. Dia kan sudah pernah dihukum kemudian dihukum lagi,” terang politisi Partai Golkar.

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman telah menandatangani PKPU No.20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019.

Dalam PKPU pada Pasal 7 poin 1 huruf h dinyatakan, bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.[far]

Bagikan Ini :