Foto: net

telusur.co.id – Persidangan Kasus dugaan Suap Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang di gelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)pada Kamis (5/7/18) menghadirkan saksi Ekonom Kwik Kian Gie.

Dalam ruang sidang Kwiek yang kala itu menjabat sebagai Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) mengaku bahwa argumennya pada saat rapat pengmbil keputusan Surat keterangan lunas kepda Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI)milik Sjamsul Nursalim, kalah dengan beberapa pejabat yang hadir.

Menurut Kwiek, dalam rapat itu penolakannya lantara dirinya melihat ada ketidak wajaran proses. dan amat berbahaya karena akan menimbulkan persoalan di kemudian hari dan berakibat pada kerugian negara.

“Begitu sidang kabinet dibuka, semua menteri dari semua penjuru menghantam saya sehingga saya sudah tidak berdaya lagi untuk mengemukakan argumentasi bahwa penerbitan SKL sangat berbahaya,” ucap dia di depan majelis hakim tipikor.

Dirinya menjelaskan setidaknya ada tiga kali rapat yang diselenggarakan oleh para Menteri dan Presiden RI. Rapat itu juga dikatakan Kwiek dihadiri oleh Menteri Perekonomian Dorojatun Kuncorojakti, Menteri Keuangan Boediono, Menteri BUMN Laksmana Sukardi, Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra dan Jaksa Agung Rahman.

Usai menceritakan kronologi dalam rapat, Kwiek kemudian tanya oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK bagaimana dengan sikap Megawati yang kala itu menjabat sebagai Presiden RI.

“Pendapat saya atas keputusan rapat tersebut adalah tetap tidak setuju dengan penerbitan SKL. Rapat tersebut akhirnya Bu Megawati selaku Presiden RI memutuskan untuk tetap menerbitkan SKL kepada para obligor yang kooperatif. Apakah berita acara pemeriksaan ini benar?” tanya Wayan.

kemudia Kwiek menjawab bahwa apa yang disampaikannya benar adanya. Untuk itu ia mengaku menjadi satu-satunya orang yang tidak setuju dalam penerbitan SKL tersebut.[far]

Bagikan Ini :