Twitter

telusur.co.id- Sekretaris Umum GMKI, Alan Christian Singkali, menilai, maraknya kecelakaan transportasi air, menandakan bahwa jaminan keamanan penumpang masih jauh dari harapan.

Hal tersebut disampaikannya terkait dua tragedi tenggelamnya kapal yang belakangan terjadi. Diantaranya, KM Sinar Bangun di Danau Toba yang menelan korban ratusan jiwa dan KM Lestari Maju tenggelam di perairan Selayar, Sulawesi Selatan, hingga kini masih dilakukan evakuasi.

“Kecelakaan kapal yang mengakibatkan adanya ratusan korban jiwa menunjukkan ketidakmampuan Kementerian Perhubungan melaksanakan tata kelola pelayaran yang aman dalam kerangka tol laut yang dicanangkan oleh pemerintah,” kata Alan dalam keterangan kepada telusur.co.id, Kamis (5/7/18).

Ia meminta, pemerintah menjadikan keselamatan rakyat sebagai prioritas utama dalam tata kelola perhubungan, khususnya perhubungan laut, sungai, dan danau.

“Harus ada evaluasi menyeluruh terkait kondisi ini. GMKI juga akan membahas hal ini dalam kegiatan Konsultasi Nasional GMKI yang diadakan di Bitung, Sulawesi Utara tanggal 12-16 Juli. Kami akan membahas bagaimana mewujudkan tata kelola pelayaran yang berkeadilan,” ungkapnya.

Senada dengan itu, Koordinator Lembaga Pemantau Poros Maritim Herbeth Marpaung, menilai, kecelakaan kapal yang beruntun saat ini tidak bisa hanya dikategorikan sebagai kelalaian, human error, ataupun musibah.

“Jika hanya terjadi sekali, kita bisa menganggapnya sebagai kelalaian. Namun jika berkali-kali dan kejadiannya tersebar di seluruh daerah di Indonesia, kita bisa melihat ada persoalan di dalam pengelolaan dan pengawasan sistem pelayaran kita,” ujarnya.

Menurut Herbeth, sejak 2014 lalu, masyarakat antusias dan mendukung visi pemerintahan Jokowi-JK yang ingin menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dan membangun tol laut untuk menghubungkan pulau dan daerah di Indonesia.

Visi besar ini seharusnya diterjemahkan secara lebih komprehensif oleh kementerian-kementerian terkait.

“Pengelolaan dan pengawasan sistem pelayaran adalah ranah Kementerian Perhubungan. Sayangnya, kementerian terkait tidak bisa membumikan konsep poros maritim dunia dan tol laut. Jika Menteri Perhubungan tidak mampu, sebaiknya beliau mengakuinya dan mundur. Jangan sampai rakyat kecil yang kemudian harus meninggal dengan sia-sia,” tukas Herbet. [far]

Bagikan Ini :