Gedung MK/Net

telusur.co.id – Juru Bicara Mahakamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono mengungkapkan sengketa pilkada serentak 2018 diprediksi masih cukup tinggi, hal itu terlihat dari tren dua pilkada serentak sebelumnya.

“Dilihat dari tren itu bisa jadi pilkada serentak 2018 masih 50 persen lebih. Kalau 171 sekarang kemungkinan berdasarkan estimasi MK antara 96-112 perkara,” ujar Fajar kepada wartawan di gedung MK, Kamis.

Meski diprediksi naik, MK menegaskan siap memproses dan menyelesaikannya sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh undang-undang yakni 45 hari kerja. “MK harus sudah memutus sejak perkara itu diregistrasi. Pada 23 Juli semua perkara akan diregistrasi dan sejak itu berjalan. Rencananya, secara keseluruhan akan kita putuskan pada 18-26 September. Itu menurut undang-undang pilkada semua harus selesai,” katanya.

Guna melayani pendaftaran sengketa pilkada serentak 2018, MK tidak hanya menyiapkan semua anggota dan sistem yang ada. MK juga menyiapkan waktu lebih untuk pendaftaran.

“Dari tanggal 4-11 Juli, MK siap untuk menerima permohonan para pemohon, bahkan MK akan melayani hingga pukul 24.00,” katanya.

Seperti diketahui, Pilkada serentak 2015 ada 151 pilkada, sekitar 80 didaftarkan ke MK. 2017 ada 101 dan ada sekitar 55 didaftarkan ke MK. (ham)

Bagikan Ini :