telusur.co.id – Usai menggelar rapat tertutup antara Pimpinan DPR, Mendagri, Menkumham, KPU dan Bawaslu terkait PKPU nomor 20 Tahun 2018 tentang larangan narapidana maju sebagai calon anggota Legislatif (Caleg). memperoluh beberapa kesimpulan.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, menghargai keputusan pemerintah dalam mengesahkan PKPU. Namun di sisi lain, perlu adanya perhatian pada ketentuan-ketentuan hukum lain yang menjadi dasar bangsa, terutama dalam menghargai hak-hak asasi warga negara untuk dipilih dan memilih sesuai dengan konsensus dasar UUD 1945.

Menurut Bamsoet sebutan akrab Bambang Soesatyo, dalam pertemuan tertutup semua pihak menyetujui memberikan kesempatan bagi siapapun masyarakat yang ingin mendaftar sebagai caleg.

Selain itu, masyarakat juga diberi kesempatan untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) terkait PKPU tersebut, pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami sepakat memberikan kesempatan kepada semua pihak, untuk mendaftar menjadi calon legislatif sambil menunggu proses verifikasi. Yang bersangkutan juga dipersilahkan untuk menggunakan haknya melakukan gugatan kepada MA atau juga uji materi atau judicial review kepada MA,” ujarnya dia di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/7/18).

Tanya hanya Bamsoet juga menjelaskan, MA akan memproses gugatan tersebut selambat-lambatnya 30 hari dari waktu dimulainya gugatan. Karena, setelah itu apapun keputusan dari MA nanti akan menjadi patokan bagi KPU dalam memenuhi ketentuan PKPU ke depannya.

“Keputusan apapun dari MA nanti, akan menjadi patokan bagi KPU untuk diteruskan kepada para pihak yang mendaftar. Kalau diterima maka KPU akan meneruskan proses verifikasi yang akan menjadi daftar calon tetap, namun manakala ditolak oleh MA, KPU akan mencoret dan mengembalikannya kepada partai politik yang bersangkutan,” jelasnya. [far]

Bagikan Ini :