Net

telusur.co.id- Disahkannya Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 soal pelarangan mantan narapidana menjadi calon legsilatif, dinilai sudah tepat. Sebab, permasalahan negara saa ini hanya terkuras mengurus persoalan korupsi.

Begitu disampaikan oleh Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha), Azmi Syahputra, kepada telusur.co.id, Jumat (6/7/18).

“Sikap KPU dengan mengeluarkan PKPU Nomor 20 tahun 2018 yang melarang mantan narapidana korupsi, narkoba dan kejahtaan seksual anak, tidak boleh ikut dicalonkan, adalah tepat,” ujarnya.

Azmi menilai, PKPU tersebut sudah sesuai dengan aspirasi rakyat. Apalagi, KPU dituntut ketegasannya dalam memastikan anggota dewan kedepan adalah sosok yang beritegritas.

“Jadi memang harus buat aturan, kalau tidak tegas lembaganya jadi lemah dan tidak efektif,” tukas dia.

“Toh KPU punya kewenangan untuk itu,” sambungnya.

Jadi, tegas Azmi, PKPU pelarangan eks koruptor nyaleg itu adalah salah satu jenis perundangan-undangan yang sah dan kekuatannya mengikat.

“Karena ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini kapasitasnya sebagai penyelenggara pemilu,” tutup dia.[far]

Bagikan Ini :