Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan/Net

telusur.co.id- Pengamat kebijaan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, mengatakan, kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan tahun 2018, sangat keliru. Sebab, perekonomian Jakarta, bukan dalam keadaan mengembirakan.

“Menurut saya kebijakan yang keliru. Dalam arti bahwa belum ada urgensinya menaikan NJOP ini,” ujar Trubus di Jakarta, Jumat (6/7/18).

“Apalagi, saat ini kondisi tingkat perekonomian Jakarta masih rendah. Pertumbuhan ekonominya kan baru 5 persen. Artinya, ini yang menjadi problem makronya,” sambung Trubus.

Ia menilai, kebijakan Anies ini bakal merembet ke berbagai hal, salah satunya yang paling terasa ialah harga properti. Karena, dipastikan, harga tanah juga ikut naik.

” Jadi Gubernur Anies ini menerapkan kebijakan swastanisasi modelnya seperti itu. Semua harga dinaik – naikan. Jelas, kebijakan ini kebijakan yang tidak populer,” ungkapnya.

Selain itu, naiknya NJOP ini juga bisa membuat realisasi program Rumah Down Payment (DP) 0 Rupiah terkendala dan bisa jadi mangrak. Alasannya, lahan yang dipakai untuk membangun hunian ini ialah lahan milik swasta. Tidak menutup kemungkinan swasta menaikkan harga lahan.

“Yang paling berat itu nanti program dia DP 0 persen, bisa jalan enggak? Nah program rumah DP 0 persen ini kan mau dibangun di tanah swasta yang otomatis swasta juga menaikan juga harga tanah yang tinggi,” tutup dia.[IPK]

Bagikan Ini :